Rabu Depan, Gubernur Copot  Pejabat Yang Tak Ikut Musrembang di KM. Doro Londa

by
Gubernur Maluku Said Assagaff saat sambutan Pembukaan Musrembang di KM. Doro Londa, Kamis (6/4). FOTO : ADI (TERASMALUKU)

AMBON- Gubernur Maluku Said Assagaff  menegaskan  akan mencopot  Kepala Dinas, Kepala Biro,   Badan dan Kepala Perencanaan di setiap SKPD pada lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang tidak ikut Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang)  2017  di  KM. Doro Londo.

Penegasan ini disampaikan gubernur saat memberikan sambutan  pembukaan Musrembang Provinsi Maluku bersama Pemprov Maluku Utara (Malut)  yang digelar di KM. Doro Londa  dalam pelayaran rute  Ambon- Ternate, Kamis (6/5). Gubernur minta Sekda Maluku Hamin Bin Thahir untuk tidak mentolerir pejabat yang tidak mengikuti Musrembang tersebut.

“Khusus untuk  Maluku, bagi  pejabat eselon II, dia dan kepala – kepala perencanaan di masing – masing dinas, biro dan badan yang tidak hadir (Musrembang), hari Rabu (12/4) saya ganti,” kata gubernur, yang disambut tepuk tangan pejabat lainnya.  Gubernur Maluku didampingi Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba membuka pelaksanaan Musrembang bersama dalam pelayaran itu.

Gubernur  mengakui tak habis pikir ada pejabat yang tidak hadir di Musrembang tersebut. Padahal tanggungjawab dan perencanaan ada di tangan para pejabat tersebut.   Ia menegaskan, Musrembang merupakan hal yang penting dalam merancang pembangunan daerah, terutama Provinsi Maluku. Musrembang menjadi perhatian sangat serius dirinya dan Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua.

Gubernur menyatakan  akan mengikuti Musrembang  di atas kapal tersebut dari awal Kamis (6/4) dalam pelayaran dengan rute  Ambon, Ternate, Bitung, Ternate dan berakhir dalam pelayaran ke Ambon Minggu (9/6).

Sedangkan Wagub akan menyusul ke Bitung, selanjutnya bergabung di  Musrembang.  Karena itu  ia minta Sekda Maluku agar  tidak bermain – main dengan pejabat yang malas ikut Musrembang di atas kapal itu.  “Sekaligus Pak Sekda, tidak bisa main- main. Saya Gubernur dan  Wakil Gubernur nanti akan ikut ke Bitung, kita mau hadir di Musrembang ini, jadi kalau ada pejabat yang tidak hadir diganti saja. Saya harap ini jadi catatan penting,  karena bangun Maluku ini tidak gampang,” kata Gubernur.

Ia menyatakan setelah Musrembang,  pada bulan depan, dirinya akan memimpin pelaksanaan rapat koordinasi tentang pembangunan Maluku di  Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Ini merupakan tahun kedua, Pemprov Maluku menggelar Musrembang di atas KM. Doro Londa dalam rute pelayaran yang sama. Namun ditahun ini, Musrembang juga digelar bersama Pemprov Malut.

Menurut gubernur, Musrembang bersama ini memiliki nilai yang penting dan  strategis bagi pembangunan pada dua wilayah itu. Maluku dan Malut menyatu secara geologi, geografis dengan flora dan faunanya yang terbentuk dalam ekosistem Walasea sebagai satu kesatuan wilayah Maluku.

Kegiatan Musrembang bersama ini juga untuk mengsingkronisasikan  pembangunan di Maluku dan Malut. “Ada sejumlah kerjasama yang akan kita bangun antara Maluku dan Malut, baik di bidang perhubungan,  pariwisata maupun pertambangan. Maluku maju maka Malut juga harus maju, begitu sebaliknya,” kata gubernur. Gubernur menyatakan, Musrembang sengaja digelar dalam pelayaran kapal agar para pejabat, peserta Musrembang fokus membahas masalah perencanaan pembangunan sebagian acuan  RKPD 2018.

“Kalau Musrembang digelar di  darat, setelah gubernur buka, pejabatnya hilang semua, lalu bagimana mau bicara pembangunan kedepan. Kalau digelar dalam pelayaran, tidak bisa kemana- mana, kecuali  pejabatnya lompat  ke laut, silahkan saja kalau mau lompat,” kata gubernur. Selain itu, pelaksanaan di atas kapal lebih menghemat biaya ketimbang di darat yang menyewa  hotel. Di kapal hanya beli tiket dan tambahan  biaya makan bagi peserta.

Sejumlah pejabat eselon I dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Kemaritiman, Kementerian Keuangan dan  Bappenas hadir dan memberikan materi dalam Musrembang.  Musrembang juga dihadiri Ketua – Ketua Fraksi DPRD Maluku dan Malut, para  Bupati dana  Walikota dari dua provinsi ini. (ADI)