Ratusan Jurnalis se Indonesia Tolak UU MD3

by
Para jurnalis menyampaikan pernyataan sikap mereka soal UU MD3 kepada Wakil Ketua MK Anwar Usman saat penutupan Sosialisasi peningkatan pemahaman hak konstitusi warga negara bagi wartawan se Indonesia di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor, Kamis (1/3). FOTO : (TERASMALUKU.COM)

TERASMALUKU.COM,-BOGOR- Ratusan  jurnalis dari berbagai wilayah di Indonesia menyatakan sikap menolak pemberlakuan Undang-Undang MPR, DPR dan DPD RI (MD3). Para pekerja media menilai jika undang – undang itu disahkan akan mengekang kemerdekaan pers di  Indonesia.

Penolakan ini disampaikan para wartawan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam bentuk pernyataan sikap bersama dalam penutupan Sosialisasi peningkatan pemahaman hak konstitusi warga negara bagi wartawan media massa cetak, tv,radio dan online se Indonesia di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor ini digelar MK bekerjasama dengan Dewan Pers, Kamis (1/3).

Loading…

“Kami menolak UU MD3 sebab dipahami berpotensi mengekang kemerdekaan pers,” kata Fernandus Yusi Adam perwakilan jurnalis Indonesia saat membacakan pernyataan sikap.  Pernyataan sikap itu kemudian diserahkan kepada Wakil Ketua MK Anwar Usman. Sebelumnya Dewan Pers juga menyatakan menolak UU MD3

Anwar saat menutup kegiatan ini mengungkapkan, pihaknya belum bisa berkomentar banyak terkait penolakan atas UU MD3. Hal itu karena MK sudah menerima tiga permohonan yudisial rivew terkait UU MD3 dari masyarakat. “Namun terlepas ditandatangani atau tidak, 30 hari jelas dinyatakan berlaku,” kata Anwar.

Anwar  juga  meminta seluruh pihak agar menghormati pers. Ia menyebutkan ada beberapa undang-undang yang krusial untuk direvisi dianggap mengekang kemerdekaan pers dan hak konstitusional warga negara.

BACA JUGA : Mahfud MD : Dari Empat Pilar Demokrasi Hanya Pers Yang Sehat

Menurut Anwar,  profesi wartawan yang memiliki pengaruh besar terhadap dunia. Dikatakannya, pena seorang wartawan luar biasa. “Informasi dari media sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Dari itu, peran pers menjadi signifikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kondisi saat ini dibutuhkan media atau pers yang kuat independen, objektif dan professional,” terangnya.

Sementara itu Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Budi Achmad Djohari berharap kegiatan yang berlangsung selama empat hari itu  mampu memberikan pemahaman kepada kurang lebih 146 peserta yang berprofesi sebagai wartawan di Indonesia.

“Mudah-mudahan pemahaman peserta terhadap konstitusi khususnya hak konstitusional warga Negara makin meningkat, tidak hanya untuk kopetensi pribadi namun dapat disebarluaskan ke masyarakat dan lingkungan pada umumnya,” tandasnya.

Hal itu tak lain untuk meningkatkan upaya perlindungan dan penegakkan hak-hak konstitusional warga Negara. “Para wartawan juga diharapkan bisa menjadi sahabat MK yang dapat meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan mempermudah masyarakat terhadap lembaga peradilan,” katanya.(ADI)