Realisasi Belanja APBD Kalsel Tertinggi Nasional, Maluku Urutan Dua

by
Kantor Gubernur Maluku di Jalan Raya Pattimura Kota Ambon. FOTO : (TERASMALUKU.COM)

JAKARTA-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan capaian realisasi APBD Kalimantan Selatan tertinggi secara nasional yaitu mencapai 27,51 persen hingga 24 Mei 2021.

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito karnavian pada rapat percepatan realisasi APBD 2021 melalui video conference yang juga diikuti Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA, Selasa (25/5/2021).

Safrizal megungkapkan,  pencapaian tersebut menjadi salah satu bukti kerja keras seluruh pihak untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Kendati demikian, Safrizal mengingatkan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) tidak terlena dengan pencapaian ini.

Sebelumnya, berdasarkan rapat paripurna DPRD Provinsi Kalsel APBD TA 2021 tersebut ditetapkan Rp5,4 triliun lebih.

Jumlah tersebut meningkat kurang lebih Rp2,09 miliar, dibanding komponen pendapatan daerah dalam pembahasan Rancangan APBD TA 2021 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Provinsi Kalsel bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalsel.

Sementara itu, pada rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito karnavian menyampaikan perkembangan realisasi belanja di 34 provinsi.

“Kalimantan Selatan merupakan provinsi tertinggi pada realisasi belanja APBD per 24 Mei 2021 sebesar 27,51 persen,” katanya.

Sedangkan posisi kedua kata Mendagri Tito adalah Provinsi Maluku sebesar 27,43 persen, disusul DKI Jakarta 25,30 persen, Provinsi Bengkulu 25,28 persen.

“Kalsel sudah bagus hampir 30 persen realisasi belanjanya,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada saat memimpin video conference rakor percepatan realisasi APBD TA 2021, Selasa (25/5/2021).

Disampaikan Mendagri, rata-rata provinsi realisasi belanja per 24 Mei 2021 sebesar 19 persen. “Bagi daerah yang rendah realisasi belanjanya, Kemendagri akan melakukan asistensi secara langsung,” katanya.

Menurut Tito, masih ada waktu satu bulan bagi daerah yang belanjanya masih rendah, pihaknya siap untuk melakukan pendampingan langsung bagi daerah yang masih belum maksimal dalam realisasi anggarannya.

Mendagri mengatakan, pihaknya telah mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat belanja daerah. Karena belanja pemerintah adalah tulang punggung ekonomi saat ini.

Dikatakan mantan Kapolri ini, Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi di kuartal II tahun 2021 ini bisa tembus 7 persen. Target itu menurut dia bisa dicapai jika penyebaran COVID-19 mampu dikendalikan.

“Dukungan agar ekonomi Indonesia bisa tumbuh cepat adalah dari pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota,” katanya.

Ia menginginkan Pemda bisa mengelola APBD dengan baik untuk menjadi gerbong percepatan roda ekonomi.

Pewarta : Ulul Maskuriah/Antara
Editor : Royke Sinaga