Resmikan Penggunaan Gedung FMIPA Unpatti, Gubernur : Semoga Dimanfaatkan Dengan Baik

by
Gubernur Maluku Murad Ismail meresmikan gedung Fakultas MIPA Universitas Pattimura, Ambon, yang ditandai dengañ penadatangan prasasti, Selasa (22/12/2020). FOTO : HUMASMALUKU

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Gubernur Maluku Murad Ismail didampingi Rektor Universitas Pattimura, M. J. Saptenno meresmikan penggunaan Gedung Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Pattimura (Unpatti), Ambon, Selasa (22/12/2020).

Peresmia ini ditandai dengan penandatanganan prasasti dan membuka selubung papan nama Fakultas MIPA.

Dalam sambutannya, Gubernur Murad Ismail dipenghujung tahun 2020 ini, Unpatti, khususnya Fakultas MIPA, beserta civitas akademikanya, bersyukur dan berbahagia, karena fakultas ini telah diresmikan, serta memiliki otonomi dalam pengelolaan akademik, dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

“Semoga gedung ini, dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dapat memberikan manfaat terutama bagi mahasiswa yang akan menuntut ilmu di fakultas MIPA Unpatti,”kata Gubernur.

Gubernur Maluku Murad Ismail saat berikan sambutan pada peresmian gedung Fakultas MIPA Universitas Pattimura, Ambon, Selasa (22/12/2020). FOTO : HUMASMALUKU

Selanjutnya, bagi Unpatti, khususnya Fakultas MIPA, kini diperhadapkan dengan desain kebijakan kurikulum, gagasan konsep Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim, yakni “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka”.

Kebijakan tersebut bertujuan lanjut mantan Dankor Brimob Polri ini memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai.

Gubernur menjelaskan, Kebijakan program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka, meliputi empat kebijakan utama yaitu, kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar tiga semester, di luar program studi.

Dengan kebijakan ini, diharapkan fakultas MIPA, segera dapat menerapkan dan memfasilitasi kurikulum ini, sehingga memberikan kebebasan Birokratisasi kepada dosen, dan mahasiswa untuk menghasilkan karya dan pengetahuan, sesuai dengan minat studi mereka. Termasuk kemungkinan Fakultas MIPA, dapat melihat peluang kemudahan, pembukaan program studi baru yang relevan, dan sesuai pasar kerja.

“Semua ini tentunya bertujuan, demi kemajuan pendidikan nasional dan kemajuan pendidikan di negeri ini,”ujarnya. (Humasmaluku)