Sebelum Puasa, Aktivitas Tambang Gunung Botak Dibuka Lagi

TERASMALUKU.COM,NAMLEA-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku akan membuka aktivitas  penataan dan  pemulihan kembali di lokasi tambang emas Gunung Botak Kabupaten Buru. Pemprov Maluku  memberikan  izin kepada  PT. BPS dan PT. CCP yang sebelumnya dihentikan sementara agar melakukan aktivitas lagi di kawasan pertambangan itu.

Ini disampaikan Kepala Dinas ESDM Maluku Martha Nanlohy  saat pertemuan tim kajian dengan ratusan  warga adat di Dusun Kaku Kolon Desa Parbulu Kecamatan Wailata Kabupaten Buru, Selasa (16/5) sore.  Menurut Martha, paling lambat sebelum puasa, aktivitas penataan dan pemulihan  wilayah Gunung Botak lewat perusahan yang mendapat izin dibuka seperti biasa. Dengan pembukaan ini dapat mendatangkan keuntungan bagi masyarakat karena akan dipekerjakan di perusahan serta terlibat dalam wadah koperasi.

“Sebelum puasa Gunung Botak dibuka lagi.  Dibuka dalam tanda kutip ya, dibuka ini karena beberapa bulan lalu kegiatan PT. CCP  dan PT. BPS yang mendapat izin  itu ditutup, sehingga mau dibuka lagi kegiatan mereka. Jadi PT. BPS dan PT. CCP bisa beraktivitas  kembali seperti biasa,” kata Martha.

Pertemuan tim kajian dengan warga adat  ini dalam rangka sosialiasi untuk kelanjutan penataan dan permurniaan Gunung Botak. Tim kajian yang terdiri  dari Kemenko Polhukam, Kejaksaan Agung dan Kementerian Kehutanan dan  Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, Dinas ESDM dan unsur Pemprov Maluku dibentuk Gubernur Maluku Said Assagaff untuk penanganan pasca penutupan lokasi tambang November 2016.

Pertemuan ini juga dihadir  Asisten III Setda Maluku, Zulkifli Anwar, Asdep Koordinasi Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara Kemenko Polhukam Yanto Tarah, Staf Kementerian Kehutanan dan  Lingkungan Hidup, Lana Saria, Staf Kejaksaan Agung, Hendry, Kadis Lingkungan Hidup Vera Tomasoa, Kepala Biro Hukum  Pemprov Maluku Henry M. Far-Far serta   sejumlah pejabat Pemprov lainnya.

Martha menyatakan dari dua perusahan itu yang izinnya  sudah siap  adalah PT.BPS, sehingga perusahan ini  akan langsung melakukan aktivitas lanjutan  di lokasi tambang Gunung Botak. Namun menurut Martha, untuk penataan lanjutan  bagi PT. CCP harus mendapat izin dari PT. BPS. Itu  karena lokasi tempat penampungan material perusahan ini  berada di areal PT. BPS yang  mendapat izin dari Pemprov Maluku sejak 2015 lalu.

Menurut Martha, dengan dibukanya perusahan tersebut, banyak hal akan dilakukan masyarakat untuk mendapatkan penghasilan termasuk dilibatkan melalui wadah  koperasi yang mendapat izin dari Dinas ESDM Maluku. Ia menyatakan sebelum aktivitas pertambangan dibuka, dalam waktu dekat ia akan mengumpulkan koperasi-koperasi yang sudah mengantongi izin untuk membicarakan masalah ini. Koperasi akan mendapatkan royalti dari perusahan dengan nilainya akan diatur Pemprov Maluku.

Asisten III Setda Maluku Zulkifli Anwar menyatakan dengan dibukanya aktivitas pertambangan   di Gunung Botak yang dikelola secara profesional oleh perusahan akan  mendapatkan hasil dan kesejahteraan bagi masyarakat dan pemasukan bagi pemerintah daerah. Selama ini menurutnya, aktivitas penambangan secara ilegal di Gunung Botak hanya menguntungkan sesaat bagi sebagian orang dan tidak mendatangkan pemasukan untuk pemerintah daerah.

Selain itu aktivitas penambangan ilegal tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengancam kesehatan manusia karena penambang menggunakan mercuri dan cairan kimia lainnya. Ia menyatakan tugas pemerintah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan pembukaan Gunung Botak lewat pengelolaan secara profesional merupakan langkah pemerintah meningkatkan kesejahteraan   warga di Pulau Buru.

“Kami  meminta masyarakat adat mendukung langkah Pemrov Maluku untuk kelanjutan penataan dan pemulihan  Gunung Botak dengan pengelolaan secara profesional lewat perusahan yang mendapat izin sehingga masyarakat dan pemerintah mendapat hasil bersama,” katanya.

Sementara itu  Yanto Tarah dari Kementerian Polhukam menegaskan,  tim ini merupakan tim resmi dari Pemprov Maluku dan pemerintah pusat, memberikan kajian tentang Gunung Botak. Tim menilai Gunung Botak harus ditata secara profesional lewat perusahan yang mendapat izin dari Gubernur Maluku sehingga mendatangkan hasil untuk daerah dan masyarakat. Yanto juga meminta warga tidak percaya bila ada orang yang datang mengatasnamakan pejabat dari pusat bicara pembukaan  tambang Gunung Botak karena kewenangan tambang  ada di Pemprov.

“Yang berhak memberikan izin pertambangan adalah Pemrov dalam hal ini gubernur, bukan pempus. Jadi kalau ada orang yang datang mengatasnamakan pempus untuk membuka tambang jangan percaya mereka, itu bohong, kami saja datang ke sini diundang Pemprov Maluku,” kata Yanto.

Dalam pertemuan ini warga memberikan apresiasi kepada  Pemprov Maluku untuk melanjutkan kembali penataan dan pemulihan kawasan Gunung Botak. Warga berharap pembukaan aktivitas pertambangan secepatnya dilakukan sehingga dapat memberikan pekerjaan untuk mereka apalagi menjelang puasa ini. (ADI)