Sebut Daerah Rawan Konflik Saat Pemilu, Kabid Humas : Sebagai Orang Maluku Saya Protes Bawaslu RI

by
Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Muhammad Roem Ohoirat berbicara dalam dialog publik dan launching Gerakan Jempol Pintar Lawan Hoax dan Ujaran Kebenciaan Jelang Pemilu 2019 yang digelar Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Maluku dan Maluku Utara di Paccific Hotel, Kota Ambon, Jumat (8/3/2019). FOTO : HUMAS POLDA MALUKU

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Provisi Maluku kembali dikatagorikan sebagai daerah rawan konflik saat Pemilu 2019 versi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Bawaslu menempatkan Maluku pada peringkat ke 4 daerah rawan, setelah Sumatera Barat, Yogjakarta, dan urutan pertama adalah Papua Barat pada Pemilu untuk memilih Presiden-Wakil Presiden (Pilpres), dan anggota Legislatif (DPR, DPD dan DPRD) pada 17 April 2019.

Lalu apa tanggapan aparat keamanan di Maluku atas katagori daerah rawan konflik versi Bawaslu RI. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Muhammad Roem Ohoirat mengakui setiap perhelatan pesta demokrasi, Maluku kerap dicap sebagai daerah tidak aman oleh Bawaslu RI. Padahal menurut Ohoirat, faktanya selama ini berbanding terbalik, dan justru Maluku merupakan salah satu daerah yang paling aman di Indonesia.

“Kemarin saat Pilkada,  Kota Tual berada di peringkat pertama yang tidak aman. Sementara Provinsi di urutan ke dua. Namun pada saat Pilkada kalau kita mau jujur baik di Kota Tual maupun Provinsi Maluku secara keseluruhan itu berada pada daerah yang paling aman, bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain,” kata Ohoirat saat menjadi pembicara mewakili Kapolda Maluku Irjen Pol Royke Lumowa dalam dialog publik dan launching Gerakan Jempol Pintar yang digelar Badko HMI Maluku dan Maluku Utara di Paccific Hotel  Ambon, Jumat (8/3/2019).

Ohoirat mengatakan dimana-mana masyarakat bertanya daerah mana yang tidak aman saat Pemilu. Karena dari setiap pelaksaan Pemilu di Maluku berlangsung  dengan aman dan lancar. Karena itu, Ohoirat mengaku heran atas status Maluku sebagai daerah rawan konflik versi Bawaslu RI.

“Kalau ada Bawaslu Pusat disini (acara dialog), maka selaku orang Maluku tentunya saya akan protes. Dimana-mana masyarakat tanya, pak tidak aman itu modelnya dimana. Padahal selama proses Pilkada di Maluku tidak pernah ada sampai terjadinya bakar membakar, apalagi saling membunuh. Yang terjadi itu di daerah luar. Kok kenapa daerah kita dikategorikan sebagai daerah yang paling rawan,” terangnya.

Maluku, tambah Juru Bicara Polda Maluku ini, justru lebih aman dari Papua. Pasalnya, pada perhelatan Pilkada Tahun 2018 kemarin, kondisi Kamtibmas di Papua diketahui bergejolak dan banyak terjadi permasalahan. “Tapi biarlah, yang penting bagi kita Pileg dan Pilpres nanti harus berjalan secara aman dan lancar. Kita sudah siap. 7.000 personil dari Polda Maluku dibantu rekan-rekan TNI. Dan modal utama kami adalah masyarakat Maluku yang mempunyai kesadaran tinggi untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Tentunya didalamnya ada rekan-rekan dari OKP-OKPI serta mahasiswa dan lain sebagainya,” tandasnya.

Ohoirat mengatakan, keamanan penyelenggaran Pemilu selama ini, tercipta bukan karena semata-mata kehebatan Polri, TNI, KPU dan Bawaslu, tapi merupakan kehebatan dari semua elemen masyarakat Maluku. Masyarakat Maluku secara sadar dan merasa tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Sehingga lanjut Ohoirat, setiap pelaksanaan pesta rakyat lima tahunan tersebut, kerap berlangsung aman, damai dan lancar. “Prediksi orang boleh mengatakan daerah kita adalah yang paling tidak aman. Tapi faktanya adalah, kita merupakan daerah yang paling aman. Buktinya pada Pilkada kemarin,” tegasnya.

Pada forum yang sama, Ketua Bawaslu Maluku Abdullah Ely mengungkapkan berbagai cara dilakukan pihakya agar Pemilu di Maluku berjalan aman dan lancar. Diantaranya meningkatkan pengawasan agar tercipta pemilu yang adil dan bermartabat.  Karena itu Bawaslu Maluku pertama kali membentuk struktur pengawasan  yang berada di tingkat Kabupaten/Kota, Panwascam, Pengawas Desa dan Kelurahan.

“Yang saat ini sementara berlangsung adalah pembentukan pengawas TPS. Pengawas TPS berjumlah 5.525 orang. Nantinya mereka akan disebar di setiap TPS. Strategi ini untuk memastikan pemilih benar-benar tinggal atau menetap di RT/RW di Desa setempat dan terdaftar dalam DPT,” terangnya.

Strategi ini, kata Abdullah didukung oleh sekretariat Bawaslu. Didalamnya terdapat komisioner yang bertugas untuk merancang berbagai program kegiatan terkait terkait pencegahan dan penindakan.“Dalam proses untuk menjalankan strategi ini, Bawaslu menerapkan 2 strategi utama yaitu pencegahan dan penindakan,” katanya.

Dalam proses penindakan, Abdullah mengaku telah membentuk sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) Provinsi Maluku. Gakkumdu didalamnya terdapat unsur Bawaslu, Polda Maluku dan Kejaksaan Tinggi Maluku.“Mereka ini berada dalam satu wadah, satu kantor, satu atap. Karena waktu yang diberikan dalam proses pelaksanaan satu dugaan pelanggaran pemilu itu hanya 14 hari,” jelasnya.

Sementara proses pencegahan, kata Abdullah telah banyak dilakukan pihaknya antara lain sosialisasi, ngopi, ngobrol pemilu dengan audensya berasal dari penikmat Kopi di Maluku.“Hal yang lain adalah kita mengajak perguruan tinggi untuk bersama-sama dengan Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara partisipatif,” terangnya.

Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun. Dia mengajak seluruh lapisan masyarakat agar dapat mensukseskan Pemilu 2019 yang aman dan damai.”Bantuan teman-teman mahasiswa juga sangat berpengaruh dalam mensukseskan Pemilu yang adil, jujur dan bermartabat, khususnya di Maluku,” pintanya.

Sementara itu, Ketua Badko HMI Maluku dan Maluku Utara Firdaus Arey dalam sambutannya mengajak kaum milenial bersama sama turun tangan untuk memastikan tahapan pemilu berjalan sesuai dengan harapan bersama, yaitu aman, damai, dan lancar, sehingga mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas. “Gerakan (Jempol Pintar) ini kita buat karena generasi milenial punya pengaruh yang cukup besar dalam proses pemilu,” ujarnya.

Dikatakan, dari total jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sekitar 197 juta jiwa, sekitar 34% DPT adalah kaum millenial. Olehnya itu, pemuda mempunyai pengaruh yang begitu besar dalam konstestasi Pemilu untuk melakukan perubahan. “Sehingga kami mengajak seluruh elemen pemuda kaum milenial agar sama sama menggunakan internet secara sehat untuk meminimalisir angka penyebaran hoax dan hate speech di media sosial. Ini hal sederhana yang bisa kita lakukan,” harapnya. (ADI)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *