Sepekan PSBR, Ketua DPRD Maluku : Banyak Warga Belum Sadar Bahaya COVID-19

by
Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimuri bersama Danlanud Pattimura Kolonel Pnb Sapuan meninjau Posko Satgas Gugus Tugas COVID-19 di Bandara Pattimura Ambon, Rabu (1/4/2020). FOTO : PENERANGAN LANUD

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury mengungkapkan satu pekan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Regional (PSBR) ternyata masih banyak warga terpantau belum mematuhi aturan, himbauan pemerintah.

Seperti warga belum menggunakan masker saat keluar rumah dan tidak menjaga jaga jarak fisik termasuk saat berkomunikasi.  PSBR diberlakukan Pemerintah Provinsi Maluku sebagai langkah sedikit tegas untuk mencegah penyebaran Covid-19 di wilayah Maluku.

“Saya selama tiga hari berturut turut tinjau tiga pos diantaranya perbatasan Negeri Laha-Hatu dan Hunut-Durian Patah serta perbatasan Passo-Suli, wilayah Maluku Tengah. Ketiga pos ini mengawasi pergerakan orang masuk dan keluar Ambon. Di lapangan masih terpantau angkutan masih membawa penumpang dengan jumlah yang banyak. Masyarakat juga tidak mengenakan masker seperti yang dianjurkan pemerintah. Masyarakat sangat tidak sadar (aturan), tidak sadar bahaya Covid-19, ”kata Lucky Wattimury kepada media di Gedung DPRD Maluku, Kamis (23/4/2020).

Loading...

Masyarakat yang tidak disiplin menurut Politisi PDIP Maluku ini sungguh disesalkan. Karena menurutnya apa yang telah ditentukan pemerintah merupakan langkah cepat untuk memutus mata rantai pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Ibu Kota Provinsi Maluku.

“Olehnya, saya menghimbau masyarakat yang akan masuk dan keluar Kota Ambon agar mentaati peraturan yang telah disampaikan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan hal-hal yang sudah ditentukan”ujarnya.

Secara terpisah Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut sangat menyetujui ada tindakan keras berupa sanksi dari  petugas yang tergabung dalam tim Gugus Tugas Penanganan  Covid-19 yang ditempatkan di pos-pos pintu masuk kelur Kota Ambon dan Maluku Tengah. Tindakan tegas itu perlu dilakukan sehingga pemberlakuan PSBR dapat membuahkan hasil sesuai yang diinginkan.

“Dengan penempatan pos-pos di pintu masuk dan keluar Kota Ambon dan Maluku Tengah  ini besar harapan kami ada upaya penyelesaian yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus ke masyarakat. Jika misal masih terdapat masyarakat yang bandel. Mau tidak mau pemerintah harus bersikap tegas,” katanya. (NAIR FUAD)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *