Serangan Fajar Dan Money Politic Di Pemilu 2019 Oleh : Nardi Maruapey Kader HMI Cabang Ambon

by
Nardi Maruapey

SAAT menonton dan menyimak diskusi yang dilakukan Indonesia Lawyers Club (ILC) pada 02/04/2019 yang membahas tentang “Quo Vadis Pemilu Kita, Kejutan OTT KPK: Ratusan Ribu Amplop Untuk Serangan Fajar”. Pembahasan ini membuat saya merasa tertarik dan punya kemauan untuk membuat tulisan ini sebagai satu bentuk refleksi dan tentunya juga kritik bahwa serangan fajar dan money politic ialah barang ‘haram’ yang harus dijauhi.

Tentu diskusi dengan tema diatas berangkat dari keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bowo Sidik Pangarso salah satu anggota DPR dari fraksi partai Golkar. Dalam OTT itu KPK berhasil menyita barang bukti yakni amplop sebanyak 400 ribu yang masing-masing amplop itu sudah diisi uang yang totalnya senilai 8 miliar dan diduga kuat untuk melakukan ‘serangan fajar’.

Serangan fajar dan money politic adalah dua hal yang tidak dapat dilepas pisahkan, mereka bagaikan dua sisi mata uang logam yang selalu berdampingan. Dalam dunia politik Indonesia, serangan fajar adalah sebuah fenomena yang tentunya tidak asing lagi dalam setiap proses penyelenggaran pemilihan umum di Indonesia. Apalagi saat ini kita sedang diperhadapkan dengan pemilu yang berjalan secara serentak antara Pilpres-Pileg.

Dalam wikipedia, serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang di lakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Bentuk politik uang yang dilakukan adalah dengan cara membagi-bagikan uang menjelang hari pemungutan suara dengan tujuan agar masyarakat memilih partai atau kader tertentu.

Parahnya, masyarakat dalam setiap momentum pemilu selalu menunggu datangnya serangan fajar dari para kandidat dalam bentuk meminta dan menerima amplop yang tentu isinya adalah uang. Bahkan ini sudah menjadi kebiasaan. Tentu tidak semua, tapi sebagian. Fenomena serangan fajar pada akhirnya selalu menghasilkan praktik money politic. Money politic atau politik uang merupakan suatu penyakit dalam pemilu kita dan dapat dipastikan penyakit ini akan kambuh lagi pada momentum pemilu 2019 ini.

Politik uang (money politic) adalah suatu bentuk pemberian atau menyuap seseorang baik supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai atau orang yang bersangkutan.

Berdasarkan laporan Bawaslu pada 2018, hasil pengawasan pada Pemilihan Kepala Daerah 2018 memperlihatkan adanya indikasi politik uang sebanyak 535 kasus di tahapan kampanye. Adapun pada tahapan masa tenang, ditemukan adanya 35 kasus yang tersebar di 10 provinsi. Pada proses pemungutan dan penghitungan suara, terdapat 2 kasus praktik politik uang yang terjadi di satu provinsi dan satu kabupaten.

Secara hukum praktik money politic adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 73 ayat 3 Undang Undang No. 3 tahun 1999 berbunyi: “Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.”

Pada prinsipnya yang namanya politik uang itu harus dilawan secara bersama demi menciptakan pemilu yang bersih dan sehat sehingga fenomena atau istilah serangan fajar tidak lagi muncul dalam proses berdemokrasi dan berpolitik kita. Apabila hal ini tidak bias dilawan maka yakin sungguh bahwa demokrasi di Indonesia hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya uang dan yang dekat dengan kekuasaan atau penguasa. Padahal sejatinya berpolitik dan berdemokrasi adalah adalah proses transaksi akal pikir, bukan transaksi uang.

Lalu bagaimana cara dan langkah yang bisa diambil dalam melawan dan mewujudkan harapan yang dimaksdud?

Pertama, peran calon yang bertarung dalam pemilu dan masyarakat sebagai pemilih harus punya kesadaran diri dan harus ada kesepakatan secara bersama. Orang yang dipilih tidak boleh melakukan transaksi politik uang sebagai agenda kampanyenya, karena lebih efektif turun ke dapil dan berdiskusi dengan masyarakat, mendengar keluhan dan aspirasi masyarakat dari pada menggunakan money politic yang jelas itu adalah cara paling murahan. Pemilih juga harus sadar bahwa money politic proses pembodohan untuk masyarakat dalam berpolitik.

Kedua, perkuat pengawasan pemilu. Bawaslu sebagai instansi negara yang diberikan mandat untuk mengawasi proses berjalannya pemilu tentu harus bekerja dan bertindak secara mantap dalam mencegah potensi kecurangan seperti money politic di pemilu kali ini.

Aturan pilkada 2018 menyebutkan bahwa pemberi dan penerima bila terbukti melakukan money politic dikenakan sanksi pidana. Biaya transpor peserta kampanye pun harus dalam bentuk voucer tidak boleh dalam bentuk uang.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam UU Pemilu tersebut, untuk kasus money politic, Pasal 284 menyebutkan, “Dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung untuk tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, memilih Pasangan Calon tertentu, memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu, sesuai dengan Pasal 286 hanya dijatuhkan sanksi administrasi.”

Ketiga, mengevaluasi dan merubah sistem pemilu. Dengan melihat sistem pemilu kita saat ini yang terbuka dan memberikan kebebasan, artinya siapapun bisa akan dengan leluasa melakukan transaksi politik secara bebas bahwa siapa yang akan maju harus punya suara terbanya dan jual beli suara itu pasti berpotensi ada. Sistem politik seperti inilah yang harus dirubah dan ini menjadi tugas pemerintah yang terpilih nantinya di pemilu tahun ini.

Pada akhrnya, bahwa substansi dari pemilu adalah agenda besar untuk melakukan perubahan dan menatap masa depan bangsa secara politik. Olehnya itu berpolitik harus dilakukan secara jujur, adil, terbuka dan bijaksana.

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *