Seratusan CPNS SBB 2018 Melaporkan Nasib Mereka ke Komisi Ombudsman Maluku

Seratusan CPNS SBB 2018 Melaporkan Nasib Mereka ke Komisi Ombudsman Maluku

SHARE
Kepala Komisi Ombudsman RI Perwakilan Maluku Hasan Slamet menerima laporan perwakilan CPNS formasi umum Tahun 2010 Pemkab SBB di Kantor Ombudsman, Talake Kota Ambon, Jumat (13/7/2018). FOTO : NAIR FUAD PULU (TERASMALUKU.COM)

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Masalah 184 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten  (Pemkab) Seram Bangian Barat (SBB) Maluku yang lolos tes formasi umum Tahun 2010 belum juga tuntas. Hingga kini mereka terus berjuang agar ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Para CPNS itu meminta agar Pemkab SBB memperjuangkan nasib mereka di tahun ini bila ada formasi penerimaan PNS. Sejumlah perwakilan CPNS itu, Jumat (13/7/2018) kembali melaporkan persoalan merela ke Kantor Komisi Ombudsman RI Perwakilan Maluku di kawasan Talake Ambon. Laporan para CPNS ini diterima langsung Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku Hasan Slamet.

“Saya bersama-teman-teman yang lolos CPNS formasi umum Tahun 2010 di Pemda SBB kembali melaporkan persoalan ini kepada Komisi Ombudsman, dengan harapan dapat memperjuangkan nasib kami yang selama ini terkatung-katung,” kata perwakilan CPNS Arthur Siahainenia yang didampingi puluhan rekannya kepada Terasmaluku.com usai melaporkan nasib mereka ke Komisi Ombudsman.

Arthur mengatakan, kuota penerimaan CPNS di lingkup Pemkab SBB Tahun 2010 hanya 265 orang. Namun dalam penetapan kelulusan peserta ujian seleksi penerimaan CPNS menjadi 456 orang. Penetapan kelulusan itu sesuai Surat Keputusan Bupati SBB Nomor 991-881-2. Dari jumlah yang lulus  itu hanya 265 mengikuti pra jabatan, sisanya berjumlah 184 orang menunggu hingga kini tanpa kepastian.  Arthur dan  rekan-rekannya minta jika ada formasi penerimaan CPNS Tahun 2018, maka mereka diprioritaskan. Karena  menurut dia  saat seleksi CPNS tahun 2010, mereka lolos secara nasional.

“Pada saat itu, Pemkab SBB memberikan penjelasan bahwa dari 456 ini akan dibagi menjadi dua kelompok. 265 mengikuti pra jabatan duluan, sisanya kami yang berjumlah 184 orang menunggu dan diberikan kebijakan dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK). Kami berharap agar ada solusi, kalau ada penerimaan PNS Pemda SBB harus prioritaskan kami. Karena kami lolos seleksi  CPNS Tahun 2010 sesuai SK Bupati serta kelulusannya secara nasional,”ujarnya.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku Hasan Slamet mengatakan pihaknya akan menampung aspirasi CPNS 2010 yang langsung datang membawa laporan mereka. Sebagai tindak lanjut, Hasan Slamet akan berkoordinasi dengan Pemkab SBB untuk selanjutnya mencari solusi terhadap nasib CPNS tersebut. “Sebagai mitra pemerintah tentu kami akan berkomunikasi sehingga masalah ini akan terselesaikan dengan baik,” kata Hasan Slamet (UAD)