Sidang Perdana, Warga Adat Demo Minta PN Bebaskan Dua Pemuda Pembela Sabuai

by
Puluhan orang yang menamakan diri Aliansi Peduli Masyarakat Adat (APMA) Seram Bagian Timur (SBT) berunjukrasa di Kantor Pengadilan Negeri (PN) Dataran Hunimua, SBT, Kamis (26/8/2021) menutut dibebaskan dua terdakwa warga adat Sabuai. FOTO : SOFYAN

TERASMALUKU.COM,-BULA-Puluhan orang yang menamakan diri, Aliansi Peduli Masyarakat Adat (APMA) Seram Bagian Timur (SBT) berunjukrasa di Kantor Pengadilan Negeri (PN) Dataran Hunimua, SBT, Kamis (26/8/2021).

Dalam aksinya pendemo meminta Kepala PN Dataran Hunimua, Awal Darmawan Akhmad membebaskan, Stevanus Ahwalam dan Khaleb Yamarua, pemuda Desa Sabuai, Kecamatan Siwalalat dari proses hukum.

Aksi demo ini bersamaan dengen sidang perdana Stevanus dan Khaleb di PN Dataran Hunimua terkait kasus pengrusakan alat berat milik CV Sumber Barakat Makmur yang melakukan pembalakan hutan d Desa Adat Sabuai.

Menurut pendemo, dua pemuda itu berjuang untuk melindungi hutan adat mereka dari kejahatan pembalakan hutan yang dilakukan oleh CV Sumber Barakat Makmur.

Pendemo menggunakan kain berang merah di kepala. Aksi yang dipimpin Hardi Kwaikamtelat itu berlangsung sebelum kedua terdakwa menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan.

Hardi meminta agar semua proses hukum yang dijalani kedua pemuda itu dibebaskan tanpa syarat.

“Apa yang mereka lakukan adalah semata-mata untuk melindungi hutan adat mereka. Mereka bukan pelaku kejahatan atau koruptor, jadi kami minta mereka dibebaskan dari proses hukum,” kata Hardi, dalam orasinya di depan Kantor PN Dataran Hunimua.

Menanggapi permintaan pedemo, Ketua PN Dataran Hunimoa, Awal Darmawan Akhmad mengatakan, untuk penghentian tahapan perkara ini kecuali pada tingkat penyelidikan maupun tuntutan.

“Percayakan kami selaku Ketua Pengadilan untuk memproses permasalahan ini hingga sampai dengan selesai,” kata Darmawan.

Menurut Darmawan, untuk membebaskan kedua terdakwa, maka semuanya akan dibuktikan lewat proses hukum yang sedang berjalan.

Darmawan mengatakan, bila fakta hukum membuktikan kedua orang tersebut tidak bersalah maka majelis hakim akan mempertimbangkan untuk di bebaskan.

Namun sebaliknya bila terbukti secara hukum bersalah maka akan dijatuhi pidana kepada kedua orang tersebut.

“Perlu diketahui bahwa tentang hukum acara kita terkait pemberhentian proses hukum masalah ini tentu hanya di tahap proses penyelidikan dan penuntuntutan. Namum bila prosesnya sudah sampai ke rana Pengadilan Negeri, maka kami sebagai Pengadilan Negeri sudah tidak ada kewenangan lagi untuk memberhentikan proses hukum tersebut, kecuali bila terdakwanya meninggal dunia atau perkaranya sudah kadalwarsa,” jelasnya kepada pendemo. (Sofyan).