Solidaritas Perempuan Maluku Desak DPR RI Sahkan RUU PKS

by
Solidaritas Perempuan Maluku saat gelar aksi mendesak DPR RI sahkan RUU PKS di Ambon

AMBON- Solidaritas perempuan Maluku dari berbagai lintas organisasi dan LSM menggelar aksi keprihatinan atas maraknya kasus kekerasan seksual di berbagai daerah termasuk di Maluku akhir-akhir ini. Dalam aksi yang digelar di monumen pahlawan nasional, Martha Christina Tiahahu di Karang Panjang Ambon pada Sabtu (14/5) itu, perempuan Maluku mendesak penghapusan kekerasan terhadap perempuan (KTP).
Solidaritas perempuan Maluku juga menyampaikan petisi ke DPR RI agar segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), sebagai RUU prioritas di program legislasi nasional (Prolegnas) 2016.
Menurut mereka, UU PKS itu dapat melindungi hak –hak kaum perempuan dari berbagai tindak kekerasan, diantaranya kekerasan seksual. Petisi solidaritas perempuan ini dibacakan aktivis perempuan Maluku, kemudian diserahkan ke Ketua Kaukus Perempuan DPRD Maluku, Ayu Hindun Sanusi, dan diserahkan kepada anggota DPR RI asal Maluku Mercy Barends.
Petisi tersebut berisi ratusan tandatangan desakan dan dukungan kepada DPR RI agar segera membahas dan menetapkan RUU PKS masuk dalam Proglegnas di 2016 sehingga ditetapkan menjadi UU PKS.
“Petisi kaum perempuan dan masyarakat Maluku ini merupakan tugas saya untuk disampaikan dan diperjuangkan di DPR RI agar bisa disahkan menjadi RUU PKS,” kata Mercy dalam sambutannya pada aksi yang diikuti sekitar seratus aktivis perempuan itu.
Ia menyatakan, selama ini, RUU terkait isu perempuan bertahun-tahun dibahas di DPR RI. Itu karena pandangan anggota DPR RI lebih pada paternalisme. Sehingga RUU PKS untuk perlindungan perempuan ini juga tidak menjadi prioritas untuk dibahas.
Padahal RUU ini diantaranya melindungan kaum perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, dan memberikan hukuman yang berat bagi pelaku kejahatan seksual.
Karena itu Mercy menyatakan, butuh dukungan dari kaum perempuan dan masyarakat lainnya termasuk di Maluku agar RUU tersebut segera dibahas DPR.
Merci menyatakan, pembahasan dan pengesahan RUU ini penting, karena akan memberikan payung hukum yang jelas dan sistematis melindungi korban dan mencegah terjadinya kekerasan seksual.
Ia menyatakan kasus kekerasan seksual saat ini marak terjadi di Indonesia, diantaranya kasus Yuyun, yang mendapat kekerasan seks oleh 14 pria kemudian dibunuh. Termasuk kasus di Kabupaten Kabupaten Maluku Tengah terbaru, seorang siswi SD Kelas V yang diperkosa oleh kepala sekolahnya sendiri berkali-kali.
“Kejahatan seksual adalah kejahatan kemanusian yang melanggar hak asasi manusia. Untuk memutus mata rantai kejahatan seksual dan tindakan kekerasan serta pelecehan terhadap kaum perempuan dibutuhkan Undang – Undang PKS. Karena itu RUU ini harus segera disahkan DPR RI sebagai RUU prioritas Prolegnas tahun ini,” katanya.
Dukungan juga datang dari Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemprov Maluku Sadli Le. Ia menyatakan, di Maluku aksi kekerasan seksual makin memprihatinkan. Tiap saat selalu terjadi kasus ini.
Karena itu Pemprov Maluku mendorong agar DPR RI secepatnya membagas RUU PKS tersebut sehingga dapat diterapkan kepada pelaku kejahatan seksual.
“Atas nama pribadi dan pemerintah kami mendorong agar DPR membahas RUU ini, dan disahkan sehingga dapat memberikan perlindungan dan mencegah kekerasan seksual kepada kaum perempuan,” katanya saat memberikan sambutan dalam aksi ini. Diantara aktivis perempuan yang hadir terdapat istri Walikota Ambon, Deby Louhenapessy.
Dalam aksi yang berlangsung hingga Sabtu malam ini, mereka juga membakar obor dan lilin sebagai sibol penerangan dan perjuangan atas nasib kaum perempuan yang selalu menjadi korban kekerasan. Mereka juga menandatangani petisi dukungan diatas kain putih dengan panjang 20 meter agar DPR RI secepatnya mengesahkan RUU PKS itu.
Aktivis perempuan juga menyeruhkan kepada kaum pria untuk menghormati dan melindungi serta tidak menjadikan perempuan sebagai objek kekerasan dalam berbagai bentuk. Aksi ini diprakasai oleh Yayasan LAPPAN Maluku dan didukung LSM dan organisasi perempuan Maluku lainnya. ADI