Studi Kelayakan Pelabuhan Terpadu LIN Belum Disiapkan, Begini Penjelasan Kadis Kelautan dan Perikanan Maluku

by
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Abdul Haris. FOTO : ISTIMEWA

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Abdul Haris mengakui studi kelayakan atau feasibility study rencana pembangunan pelabuhan terpadu sebagai syarat lumbung ikan nasional (LIN) belum disiapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.

Haris mengatakan studi kelayakan pelabuhan terpadu belum disiapkan karena calon lahan untuk lokasi pembangunan pelabuhan baru ditinjau tim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) dan tim Sekertariat Presiden RI pada Selasa (11/8/2020). Nanti setelah ini baru dilakukan studi kelayakan.

BACA JUGA : Ternyata Pemprov Maluku Belum Lakukan Ini Saat Tim Tinjau Rencana Lokasi Pelabuhan Untuk LIN

Haris menjelaskan Pemprov Maluku menyiapkan tiga titik lokasi rencana pelabuhan terpadu sebagai syarat LIN. Tiga lokasi yang dijadikan alternatif atau calon lahan untuk pembangunan pelabuhan terpadu itu yakni di kawasan Negeri Tulehu, Negeri Waai dan Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Malteng, Pulau Ambon.

“Memang belum ada (studi kelayakan), karena lahannya baru ditinjau tim. Kita siapkan tiga lokasi lahan sebagai alternatif, dari tiga itu yang mana yang terbaik,” kata Haris saat dikonfirmasi via seluler Kamis (13/8/2020).

Dari tiga lokasi calon lahan  yang disiapkan Pemprov Maluku untuk rencana pelabuhan terpadu LIN, tim Kemenkomarves dan Sekertariat Presiden meninjau dua lokasi yakni, di Negeri Tulehu dan Negeri Waai.

“Baru calon lahan, dari pantauan bersama bahwa ini bisa dijadikan lahan atau meningkat statusnya dari calon lahan untuk dijadikan lahan, berarti dibutuhkan feasibility study atau studi kelayakan yang harus cepat dibuat,”katanya lagi.

Prinsipnya kata Haris, setelah ditentukan lokasi lahan mana dipakai dari tiga calon tersebut, maka Pemprov Maluku langsung mebuat study kelayakan. “Nanti kita tentukan dari tiga lokasi itu, lokasi mana yang paling terbaik dari segi aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya tergantung dari feasibility study,”pungkasnya.

Untuk pembiayaan pembanunan, lanjut Haris  bisa dari anggaran Pemprov Maluku atau Pemerintah Pusat (Pempus)  lewat APBN dan bisa juga pembiayaan melalui investor atau NJO lain yang ingin bermitra dengan Pemprov Maluku apabila LIN sudah diimplementasikan.

Loading...

Penjelasan Haris ini menanggapi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), Safri Burhanuddin yang menyebutkan kajian akademis studi kelayakan untuk rencana pembangunan Pelabuhan Terpadu di Negeri Tulehu dan Negeri Waai  belum disiapkan Pemprov Maluku.

Safari mengungkapkan ini saat peninjauan dua lokasi tersebut, Selasa (11/8/2020). Kedatangan Tim Kemenkomarves ke Ambon ini untuk melihat langsung kondisi lokasi yang akan dijadikan Pelabuhan Terpadu LIN.

“Salah satu yang kita perhatikan itu adalah usulan dari Pemda Maluku, yaitu pengembangan dari Pelabuhan Tulehu ini, rencana pembangunan kita lihat kondisinya, rencana pembangunannya kedepan, berapa area yang disiapkan, kalau kita lihat yang disiapkan sekitar 500 hektar ke arah laut,”kata .

Hanya saja, diakuinya, study kelayakannya sendiri belum disiapkan Pemda Provinsi Maluku. “Ini kedepan kita minta dulu kajian study kelayakan dari pemerintah sehingga keputusan kita itu adalah keputusan yang solid untuk penetapan yang berdasarkan kajian akademis,”ungkapnya.

Apalagi, study kelayakan itu merupakan suatu keharusan yang harus ada agar jika ada persoalan-persoalan di kemudian hari bisa langsung tertangani. “Harus ada kajian, karena kalau di belakang ada apa-apa, ada kajiannya. Apakah itu tanah longsor, masalah konflik sosial, sedimentasi, harus ada kajian harus bisa dipredksi lebih awal. Karena kalau tidak diprediksi dari awal, akan ada pertanyaan kenapa tentukan tapi tidak ada dasarnya. Jadi tidak boleh menentukan sesuatu karena suka tidak suka, harus ada kajian,”tuturnya.

Bahkan diakuinya, persoalan kajian study kelayakan ini sudah ditanyakan ke Pemda Maluku. Tapi, Pemda mengatakan belum ada. “Kami sudah tanya tapi mereka (Pemda) bilang belum ada, kita minta itu saja,”sambungnya.

Makanya lanjut dia, pemerintah daerah harus buat kajiannya demi pembangunan berkelanjutan.”Targetnya secepat mungkin (kajian study kelayakan dibuat) karena kita segera putuskan. Bagi kami silahkan daerah putuskan lokasinya dimana, bukan kami yang putuskan, kami hanya konsultasi saja, mereka yang berkepentingan langsung, kita hanya bantu dari sisi regulasi, kebijakan politik,”tandasnya. (ADI)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *