Suara BPK di Tengah Pandemi Oleh : Nurul F Tuasikal, Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang

by
Nurul F Tuasikal, Mahasiswi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. FOTO : DOK. PRIBADI

Dalam 74 tahun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdiri telah banyak upaya yang dilancarkan agar dapat menjalankan tugasnya dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara dengan tepat dan cermat. Berbagai apresiasi turut berdatangan mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani atas inisiatif strategis tinjauan masa depan atau foresightBPK hingga apresiasi yang diberikan oleh Presiden Jokowi atas kinerja BPK di masa pandemi.

Apresiasi yang diberikan menjadi bukti kerja keras BPK karena meski pandemi Covid-19 tak kunjung surut, tidak menjadi alasan bagi BPK untuk terus mengawasi gerak gerik pemerintah dalam mengelola keuangan negara khususnya dana untuk penanganan Covid-19. Dalam Internasional webinar yang digelar pada januari lalu, Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan bahwa risiko salah urus, pemborosan, korupsi, dan penipuan lebih mudah terjadi ditengah pandemi. Dan pada 15 juni kemarin beliau kembali menegaskan perlunya mitigasi sejak awal agar bisa meminimalisir risiko kecurangan.

Himbauan demi himbauan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak korupsi bukan tanpa alasan, hasil temuan BPK seringkali menunjukkan adanya dugaan penyelewengan dana Covid-19 seperti yang ditemukan di Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang menyebabkan kerugian kas negara hingga mencapai Rp 61 Miliar.

Hal serupa juga ditemukan oleh BPK Sumatra barat (Sumbar) dengan dugaan peyimpangan anggaran Rp 7,63 Miliar dalam penanganan Covid-19. Selain dua kasus ini juga terdapat temuan pada daerah lainnya seperti di Pemkab Jember dengan dana yang sangat tinggi yakni Rp 107 Miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Melihat dari tiga kasus diatas tidak menutup kemungkan juga terjadi di Daerah lainnya karena semua daerah mempunyai potensi kecurangan yang sama di masa krisis seperti ini. Untuk itu peran BPK ditengah pandemi sangatlah penting mengingat banyaknya dana APBN yang digelontorkan untuk menanggulangi wabah ini sehingga sangat disayangkan jika disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk memperkaya diri sendiri.

Selain dana APBN, penanganan Covid-19 juga menggunakan pinjaman luar negeri yang sedang hangat diperbincangkan lantaran hasil audit BPK RI menyatakan utang luar negeri sudah lebih dari Rp. 6.000 Triliun dan memunculkan kekhawatiran akan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunganya.

Dari catatan BPK, tercatat indikator kerentanan utang negara pada tahun lalu telah melampaui batas yang direkomendasikan oleh IMF dan IDR. Rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77 melampaui batas yang direkomendasikan yakni 25-35 persen. Rasio pembayaran utang dan bunga terhadap penerimaan juga sangat jauh jika dibandingkan dengan yang telah direkomendasikan oleh IMF dan IDR. Hal ini tentu menjadi alarm bagi ekonomi bangsa yang tidak boleh disepelekan namun harusnya menjadi perhatian bagi semua pihak terutama pemerintah karna akan menjadi masalah jika sampai kekhawatiran ini terjadi.

Penulis :  Nurul F Tuasikal, Mahasiswi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang