Survei JSN : Mayoritas Responden Inginkan Gubernur Baru, Ini Penyebabnya

Survei JSN : Mayoritas Responden Inginkan Gubernur Baru, Ini Penyebabnya

SHARE
Direktur Riset JSN, Dafit Zuhendra (kanan) merilis hasil survei dalam keterangan pers di Rumah Kopi Dolo Ambon, Senin (14/5/2018).

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Jaringan Survei Nusantara (JSN) merilis hasil survei terbaru pemilihan kepala daerah (Pilkada) Maluku. Survei yang dilakukan mulai tanggal 1 sampai 7 Mei 2018 ini menemukan mayoritas masyarakat Maluku sangat menginginkan gubernur baru. Survei menggunakan metedologi pengacakan bertingkat dengan melibatkan 600 responden. Sehingga estimasi error sampling survei ini adalah 4.0 persen.

“Dalam hasil survei kita itu mayoritas warga Maluku menginginkan gubernur baru, keinginan ganti gubernur disebabkan karena mayoritas tak ingin lagi gubernur saat ini untuk pimpin Maluku. Soal kemiskinan dan pengangguran menjadi masalah sehingga mayoritas responden inginkan gubernur baru,”kata Direktur Riset Dafit Zuhendra  dalam keterangan pers yang disampaikan di Rumah Kopi Dolo Ambon, Senin (14/5/2018).

Ia mengatakan, jumlah responden yang diambil berasal dari 11 kabupaten dan  kota di Maluku. “Dari survei yang ada yang ingin ganti gubernur itu  55 persen, ingin gubernur saat ini itu 28 persen dan tidak memilih itu 16,5 persen,” katanya. Dafit menyebutkan, dari segmen pemilih agama mayoritas Muslim dan Kristen menginginkan gubernur baru.

“Di mayoritas Muslim yang ingin gubernur baru itu 44,40 persen dan ingin gubernur saat ini itu 38,50 persen, Protestan 65, 90 persen ingin gubernur baru dan ingin gubernur saat ini 17,8 persen, Khatolik ingin gubernur baru 57,50 persen dan ingin gubernur saat ini itu 31,30 persen, sedangkan yang hanya ingin gubernur saat ini di Agama Budha,” sebutnya.

Menurutnya, masyarakat ingin gubernur baru itu karena petahana dinilai gagal untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran di Maluku. “Publik salahkan petahana soal kemiskinan, hanya 5,7 persen salahkan bupati, 10,7 persen salahkan presiden dan  61,2 persen  salahkan gubernur, 5,5 persen lainnya dan 16,9 persen tidak menjawab,” katanya. (IAN)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
loading...