Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia selanjutnya disebut MK RI, baru-baru ini mengeluarkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil (Judicial Review) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tag: Omnibus Law
Tanggapan Pemerintah Maluku Soal Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law
TERASMALUKU.COM,AMBON, – Pemerintah Maluku punya tanggapan terkait ragam aksi unjuk rasa menolak Omibus law sejak 8 oktober lalu. Sejak demo kali pertama terkait itu, pemerintah
Penolakan Omnibus Law, Wakil Gubernur Maluku Temui Pengunjuk Rasa
TERASMALUKU.COM,AMBON – Respon masyarakat terkait pengesahan omnibus law terus bergulir. Usai gerakan serempak pada 8 Oktober, hingga hari ini, Kamis (15/10/2020) sejumlah mahasiswa di kota
Anggota DPRD Minta Mahasiswa Perhatikan Protokol Kesehatan Saat Sampaikan Aspirasi
TERASMALUKU.COM,-AMBON-Anggota DPRD Kota Ambon, Yusuf Wally meminta kepada mahasiswa yang berunjuk rasa tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Ini dilakukan untuk mencegah munculnya klaster baru akibat
GALERI FOTO: Unjuk Rasa Omnibus Law di Ambon
TERASMALUKU.COM,AMBON, – Kota Ambon mungkin punya lokasi yang jauh dari ibukota dimana terjadi konsentrasi massa paling besar. Namun penolakan terhadap poin-poin dalam omnibus law UU
Kesal Omnibus Law, Massa Blokade JMP Hingga Ada Hujan Batu
TERASMALUKU.COM-AMBON – Massa pengunjuk rasa menolak Omnibus law di Ambon sempat memblokade Jembatan Merah Putih (JMP). Saking kesalnya terhadap pengesahan UU yang dinilai merugikan masyarakat khususnya
Ratusan Mahasiswa Ambon Demo TOLAK Omnibus Law di DPRD Maluku
TERASMALUKU.COM,-AMBON-Ratusan mahasiswa yang terbagung dalam kelompok Cipayung plus Kota Ambon, Kamis (8/10/2020) berunjukrasa di Kantor DPRD Maluku menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan
Refleksi Hari Tani, FPPI Ambon Tolak Omnibus Law
TERASMALUKU.COM,AMBON – Peringati Hari Tani Nasional, sekelompok pemuda yang tergabung dalam Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Kota Ambon menggelar aksi refleksi di Monumen dr. Leimena,
Pakar HTN Fahri Bachmid : Konsekwensi Deregulasi Melalui Omnibus Law
JAKARTA-DPR akan mulai membahas Omnibus Law Rancangan Undangan-Undang (RUU) Cipta Kerja pada akhir Maret 2020 mendatang. Pakar Hukum Tata Negara (HTN) dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar,
No More Posts Available.
No more pages to load.
