JAKARTA-Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Dr. Fahri Bachmid,S.H.,M.H. menilai ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold untuk calon presiden dan calon
Tag: Pakar Hukum Tata Negara
Fahri Bachmid : Jika Pemkot Ambon Lalai Terbitkan Aturan PSBB, Potensial Digugat Warga ke Pengadilan
Sejak Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Tentang Penetapan PSBB di wilayah Kota Ambon Provinsi Maluku dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019,
Pakar HTN Nilai Permenhub Yang Diteken Luhut Soal Ojol Tak Punya Pijakan Konstitusional
JAKARTA-Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Dr. Fahri Bachmid,S.H.,M.H. mengkritisi kebijakan “Beleid” hukum Menteri Perhubungan dalam bentuk Peraturan Menteri Perhubungan PM
Pakar Hukum Tata Negara : Kepala Daerah Tak Berwenang Tetapkan Lockdown
TERASMALUKU.COM,-AMBON-Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Dr. Fahri Bachmid,S.H.,M.H. menilai keputusan sepihak kepala daerah daerah menetapkan opsi karantina atau
Pakar Hukum Tata Negara Asal Maluku Ini Minta Presiden Keluarkan Perppu Covid-19
JAKARTA-Pakar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar Dr. Fahri Bachmid,S.H.,M.H. meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pandemi
Pakar HTN Fahri Bachmid : Konsekwensi Deregulasi Melalui Omnibus Law
JAKARTA-DPR akan mulai membahas Omnibus Law Rancangan Undangan-Undang (RUU) Cipta Kerja pada akhir Maret 2020 mendatang. Pakar Hukum Tata Negara (HTN) dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar,
