Taspen Ambon dan LIPK Tatap Muka Bahas Tuntutan THT

by
Taspen Ambon dan LIPK menggelar tatap muka membahas tuntutan THT di Makodim Ambon, Rabu (20/1/2021). FOTO : Istimewa

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Pengurus Lembaga Investasi Proyek Kemanusiaan (LIPK) Provinsi Maluku yang hadir dalam rapat koordinasi akhirnya mengakui bersalah telah menuntut hak-hak pensiunan ASN, TNI-Polri kepada PT TASPEN (PERSERO) dan PT ASABRI (PERSERO).

Acuan Undang-Undang No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang dipakai untuk menuntut hak-hak sisa yang dianggap belum dipenuhi PT TASPEN (PERSERO) dan PT ASABRI (PERSERO) terbukti salah alamat. Dengan mengatasnamakan pensiunan ASN, TNI & POLRI Lembaga ini bersurat kepada Menteri Keuangan.

Loading…

Sekretaris Lembaga Investasi Proyek Kemanusiaan Provinsi Maluku, Nelson Eddy Rajulan mengaku tidak mengetahui isi surat yang ditujukan kepada Menteri Keuangan tersebut. Tandatangan yang mengatasnamakan dirinya dipalsukan oleh Ketua LIPK Fransiscus Renjaan yang kini berdomisili di Jakarta.

“Saya akui isi surat ini bukan saya yang membuatnya. Nama yang ada di surat itu adalah nama panggilan saya Sony Rajulan. Tapi sebelumnya pernah dihubungi perihal surat yang akan ditujukan kepada Mentri Keuangan,” akuinya saat diskusi bersama PT TASPEN Kantor Cabang Ambon, PEPABRI dan PWRI di Makodim 1504 Pulau Ambon, Rabu (20/1/2021).

Dalam surat tersebut, LIPK menuntut kekurangan THT dan sistem perhitungan pensiunan ASN, TNI & POLRI tahun 1989-1996 (92 bulan) sebanyak 1.571 orang. Dengan total kekurangan untuk keseluruhan pensiunan yang harus dibayarkan Rp 2.557.378.591.587,00. Begitu juga Dana Taperum yang dianggap sampai saat ini belum diterima kekurangannya.

Branch Manager PT TASPEN Kantor Cabang Ambon, Surya Mustafa menjelaskan, perhitungan oleh LIPK mengacu pada UU No.11 Tahun 1992 adalah perhitungan pensiun untuk karyawan swasta. “Undang-undang No.11 tahun 1992 tidak relevan karena itu hitungan dana pensiun untuk karyawan swasta bukan ASN, TNI & POLRI,” terangnya.

Dijabarkan dalam UU No.6 Tahun 1966 mengatur pensiunan TNI & POLRI dan UU  No.11 tahun 1969 tentang pensiunan ASN bahwa pemotongan iuran 8 persen dengan rincian untuk THT sebesar 3.25%, untuk dana pensiun sebesar 4.75% dan 2 persen untuk Askes. Dari iuran yang dibayarkan dengan yang diterima setiap bulannya jelas menguntungkan pensiunan.

Untuk Taperum sendiri khusus pensiunan dengan TMT pensiun Mei 2019 sampai dengan Desember 2020 telah dibayarkan per 19 Januari 2021 sesuai dengan pengumuman dari Tapera No.1/PENG/BP-TPR/II.1/01/2021.

Sementara Ketua PEPABRI Maluku, Chris Tanasale menyesalkan adanga lembaga yang membawa nama TNI & POLRI untuk kepentingan yang tidak jelas.”Dulu pernah ada yang seperti ini mengaku mendapat kuasa dari organisasi pensiunan ASN, TNI-Polri tetapi ujung-ujungnya ketahuan menipu,” ungkap Tanasale.

Apalagi, dalam surat yang disampaikan ke Menteri Keuangan menyeret nama TNI AD yang melakukan pemukulan kepada pensiunan TNI AU hingga mengakibatkan ybs sakit hingga meninggal dunia. Ini jelas sangat merugikan karena mengadu domba unsur TNI.

Hal senada disampaikan, Ketua PWRI Maluku John Labetubun. Menurutnya masalah tersebut sudah selesai. Perkara tersebut pernah disidangkan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Maluku yang hasilnya memenangkan PT Taspen Cabang Ambon pada Tahun 1998.

“Pasca deklarasi yang dilakukan LIPK itu memang dampaknya besar. Banyak pensiunan ASN yang resah. Kalau dilihat lagi ini sudah selesai karena sudah ada putusan pengadilan,” tuturnya.

Dandim 1504 Pulau Ambon, Letkol Inf. D.C Soumokil mengapresiasi pertemuan yang diinisasi Taspen Ambon. Dengan begitu para pensiunan yang tergabung di LIPK dapat memahami hal yang diperjuangkan ternyata salah sasaran.

Hal yang sama juga disampaikan perwakilan Bimas Polda Maluku, Iptu M. Nur Solissa yang menyebutkan perbuatan LIPK masuk ranah hukum yang bisa dipidanakan.

Dengan kesimpulan akhir rapat perlu dipahami bahwa dana sesuai surat kepada menteri keuangan tidak ada dan banyak anggota yang terhimpun LIPK merasa tertipu. Diketahui LIPK pernah melangsungkan deklarasi dan pernyataan sikap pemulihan hak para pensiunan, pada Sabtu (28/11/2020) di Kota Ambon.(Ruzady)