AMBON_Puluhan warga adat dataran tinggi dan dataran rendah petuanan Kayeli Kabupaten Buru, Kamis (23/6) menemui Gubernur Maluku Said Assagaff. Kepada gubernur warga adat menyebutkan Mansur Wael saat ini bukan sebagai Raja Kayeli. Mereka juga menyatakan menolak Mansur sebagai raja. Karena menurut mereka meski merupakan keturunan raja, namun Mansur belum ditunjuk dan dikukuhkan sebagai raja melalui proses adat setempat.
“Kita sampaikan ke gubernur kalau Mansur Wael saat ini dia bukan raja. Karena belum melalui penunjukan dan pengukuhan secara adat. Kalau di petuanan Kayeli setiap raja itu harus melalui imam, harus ada pembacaan doa selamat oleh imam adat petuanan Kayeli dan para penghulunya dan itu belum dilakukan kepada Mansur Wael, bagimana dia mau bilang sebagai raja,” kata Imam Adat Petuanan Kayeli, Mohamad Idris Wael kepada wartawan usai pertemuan dengan gubernur.
Ia menyatakan, seorang Raja Kayeli tidak bisa diangkat atau dikukuhkan di tempat lain, selain di masjid petuanan Kayeli. Mansur Wael langsung menggantikan posisi kakanya Fuad Wael yang meninggal beberapa bulan lalu.
Namun menurutnya, seharusnya pengganti raja yang meninggal dikembalikan ke petuanan Kayeli melalui imam adat, imam negeri serta para penghulunya, bukan langsung pengangkatan dan dilakukan di tempat lain yakni di Unit 10 Tanah Merah Kecamatan Wailata. Perebutan posisi Raja Kayeli menjadi hangat karena wilayah kekuasannya sampai ke Gunung Botak, lokasi tambang emas.
Protes terhadap Mansur Wael ini terjadi menyusul pertemuan ia dengan Wapres Jusuf Kalla beberapa waktu lalu di Jakarta. Ia mengatasnamakan dirinya sebagai raja dan mewakili warga adat Buru. Padahal menurut warga adat, sebagian besar yang hadir dalam pertemuan itu bukan warga adat Buru, melainkan pengusaha tambang emas seperti Mansur Lataka.
“Dia (Mansur Wael) belum jadi raja, belum dikukuhkan sebagai raja oleh pemangku adat, kenapa dalam pertemuan dengan Pak Wapres dia mengatasnamakan dirinya raja, mewakili warga adat,” kata seorang tokoh adat Petuanan Kayeli, H. Tabeleng.
Mansur Wael juga selama ini dekat dengat pengusaha tambang emas di Pulau Buru. Masyarakat adat juga menolak campur tangan orang luar yang berusaha mengadu domba dan mengobok – obok pranata adat dalam pengangkatan Raja Kayeli.
Dalam pertemuan itu juga, warga adat mendesak gubernur secepatnya mengeluarkan izin kepada koperasi sekunder yang dimiliki oleh ketua – ketua masyarakat adat. Sehingga masyarakat bisa bekerja secara legal, mendapatkan penghasilan tidak hanya untuk masyarakat tapi juga untuk pemerintah daerah.
Dalam pertemuan itu gubernur menyatakan, pihaknya hanya mengakui Raja Kayeli yang diakui warga adat dan Pemerintah Kabupaten Buru. Terkait dengan pengelolaan tambang emas Gunung Botak, gubernur menyatakan, akan dikelola oleh koperasi rakyat. Ia menyatakan, saat ini izinnya masih diproses. “Saya minta masyarakat tidak terprovokasi, jangan lagi ada keributan antar warga. Kita akan atur agar semua bisa dinikmati masyarakat setempat,” kata gubernur. ADI
