Temui PLT Gubernur, Warga Adat dan OKP Buru Minta Tertibkan Bahan Kimia di Gunung Botak

by
PLT Gubernur Maluku Zeth Sahuburua menggelar pertemuan dengan komponen adat dan OKP Kabupaten Buru di Kantor Gubernur, Kamis (8/3) terkait masalah Gunung Botak. FOTO : (TERASMALUKU.COM)

TERASMALUKU.COM,-AMBON- Puluhan warga  adat dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Kabupaten Buru yang tergabung dalam Aliansi Bupolo Raya  menemui Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur Maluku Zeth Sahuburua di kantornya, Kamis (8/3).

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Lantai II Kantor Gubernur Maluku, komponen masyarakat adat dan OKP meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku bertindak tegas terhadap aktivitas penambangan ilegal menggunakan merkuri dan sianida di lokasi tambang Gunung Botak Kabupaten Buru.

Loading…

Komponen masyarakat  yang menemui PLT Gubernur Maluku itu yakni, Camat Kayeli, Ismail Soamole,  Raja Negeri Kayale Abdullah Wael, yang daerah petuanannya  hingga ke Gunung Botak, para kepala desa se Kecamatan Kayeli, kepala adat dataran tinggi, para Kepala Soa dan tokoh  adat  Hinolong Baman.

BACA JUGA : Petinggi Adat Buru Minta Pemerintah dan Aparat Keamanan Tertibkan Gunung Botak

Selain itu ada Ketua KNPI Buru, Mohammad Hamdani Jafar, Ketua HMI Cabang Namlea, Akmal Mahatelu, Ketua IMM Kabupaten Buru, Dahlan Fatah, PMII Kabupaten Buru, Salamat Rahawarin, Ketua GMNI Kabupaten Buru, Akbar Bugis dan Ketua Parlemen Jalanan Kabupaten Buru, Ruslan A. Soamole.

Usai pertemuan tertutup dengan Sahuburua, Ketua KNPI Buru Mohammad Hamdani Jafar mengungkapkan, dalam pertemuan itu pihaknya meminta Pemprov Maluku serius menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir 2015, terkait penutupan aktivitas penambangan ilegal di Gunung Botak. Menurut Jafar, pemerintah harus menertibkan aktivitas penambangan ilegal dengan sistem rendaman, dan sistem tong karena   menggunakan bahan kimia, merkuri dan sianida.

Aktivitas penambangan ilegal  dengan bahan kimia itu menurut Jafar makin marak lagi, dan kondisi tersebut  menyebabkan pencemaran  lingkungan lagi di wilayah itu.  “Kami minta Pemerintah Provinsi Maluku bertindak tegas terhadap maraknya aktivitas penambang ilegal dengan menggunakan sistem rendaman, tong yang menggunakan merkuri dan sianida. Instruksi Presiden Jokowi  jelas,  Gunung Botak itu ditutup sejak 2015, karena masalah pencemaran  lingkungan.  Kenapa sampai saat ini aktivitas penambangan ilegal  makin memprihatikan dan tidak bisa ditindak,” kata Jafar.

Jafar mengungkapkan, apa yang terjadi di Gunung Botak terkesan sengaja dibiarkan oleh pemerintah dan aparat keamanan sehingga aktivitas penambangan hingga kini belum ditata secara baik. Jafar juga mempertanyakan kinerja aparat keamanan terkait pengawasan peredaran merkuri dan sianida untuk aktivitas penambangan ilegal di Gunung Botak.

Padahal lanjut Jafar, Presiden Jokowi menaruh perhatian serius  terhadap masalah merkuri dan sianida untuk ditindak tegas.  “Hemat kami adalah kalau Bapak Presiden sudah bicara soal sianida dan merkuri, pertanyaan kami  dimana bapak-bapak kepolisian yang ketika peredaran sianida dan merkuri sampai saat ini tidak bisa dideteksi dan diungkap siapa cukung, otak dibalik peredaran sianida dan merkuri,” kata Jafar.

BACA JUGA : Penggunaan Bahan Kimia Oleh Penambang Ilegal di Gunung Botak Cemaskan Bupati Buru

Sebagai orang yang tinggal di Kabupaten Buru, Jafar mengatakan,  apa yang dilakukan ia bersama OKP, mahasiswa serta warga adat  karena  takut dan cemas atas aktivitas penambangan menggunakan bahan kimia bisa berdampak buruk pada generasi Buru kedepan. Apalagi lanjutnya,hasil penelitian Universitas Pattimura menyebutkan, Kabupaten Buru 10 hingga 15 tahun kedepan akan berbahaya akibat dampak pengunaan merkuri dan sianida untuk penambangan ilegal.

“Dalam kondisi  penggunaan merkuri dan sinadia yang makin marak, dimana tanggungjawab pemerintah dalam melihat masalah ini. Kita bicara nasib generasi Buru sebagai dampak penggunaan merkuri dan sianida saat ini. Pemerintah harus bertindak tegas terhadap penambang ilegal yang menggunakan merkuri dan sianida,” katanya.

Senada dengan Jafar, Ketua LSM Parlemen Jalanan Kabupaten Buru, Ruslan A. Soamole mengungkapkan, pihaknya meminta Pemprov Maluku segera menertibkan aktivitas penambangan dengan sistem rendaman dan tong, menggunakan sianida dan merkuri  yang terus marak di Gunung Botak.

“Penertiban rendaman dan tong harus dilakukan sehingga potensi pencemaran lingkungan tidak terjadi lagi. Karena kalau tidak dilakukan penertiban, kasus di Minamata, sesuai  hasil penelitian Prof Dr. Agustinus Tupamahu, dari   Unpatti Ambon bisa terjadi di Kabupaten Buru, ini yang menjadi perhatian serius kami,” kata Soamole.

Lalu apa tanggapan PLT Gubernur Maluku Zeth Sahurua atas tuntutan berbagai komponen masyarakat Buru, menurut Soamole dalam pertemuan itu, Sahuburua menegaskan akan segerah mengambil langkah – langkah penertiban aktivitas penambangan dengan menggunakan merkuri dan sianida di Gunung Botak. (ADI)