Terdakwa Akui Tidak Laporkan Sisa Penggunaan DD – ADD

by

TERASMALUKU.COM, Ambon, -Penjabat Desa Rumanama Kotawaow, Kecamatan Kataloka, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Alibasri Ainika yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi Dana Desa dan ADD tahun 2016 mengaku tidak melaporkan sisa penggunan anggaran kepada pemerintah desa.

“Saya memang menerima laporan dari bendahara bahwa ada sisa DD dan ADD tetapi tidak melaporkan kepada pemerintah desa,” kata terdakwa menjawab pertanyaan majelis hakim di Ambon, Jumat.

Penjelasan Alibasri disampaikan dalam persidangan dipimpin ketua majelis hakim tipikor Ambon, RA Didi Ismiatun didampingi Christina Tetelepta dan Jefry Yefta Sinaga selaku hakim anggota dengan agenda pemeriksaan terdakwa.

Dalam persidagan lanjutan tersebut, terdakwa didampingi penasihat hukumnya Maks Manuputty mengakui kalau program pembuatan jalan dan gorong telah dilakukan rampung sesuai RAB.

“Sebelumnya dilakukan musrembang desa guna menentukan program apa yang akan dilakukan kemudian menyusun RAB hingga melakukan pembelian semen dan matrial lain seperti pasir dan batu untuk membuat jalan 400 x,2,5 meter,” jelas terdakwa menjawab pertanyaan PH.

Kemudian dia membayar pajak sekitar Rp30-an juta, kemudan tidak ada komplen dari para tukang maupun pemilik matrial lokal, dan hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya pelanggaran.

Dia juga mengakui pada tahun anggaran 2016 belum ada yang namanya tenaga pendamping desa sehingga mereka sangat awam dengan pengelolaan dana sebesar Rp500 juta tersebut.

loading...

Selain belanja matrial, mereka juga menggunakan anggaran tersebut untuk belanja pemerintahan di Kota Ambon dengan bendahara dan penanggungjawab pekerjaan.

Selama berada di Kota Ambon, terdakwa dan rekan-rekannya menetap di sebuah penginapan dan terakhir meminta kwitansi kosong untuk diisi nominal anggarannya oleh bendahara.

Tim JPU Kacabjari Seram Bagian Timur di Geser, Tomy Lesnussa, Rasyd, dan Endang Anakoda menyatakan, Desa Rumanama Kotawaow mendapatkan alokasi DD dan ADD tahun 2016 sebesar Rp500 juta dan kerugian negara yang timbul mencapai Rp300 juta lebih.

Majelis hakim tipikor menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa.(Ant)

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *