Terima Suap, MKH Jatuhi Pemberhentian dengan Hormat Terhadap Hakim PN

by

JAKARTA-Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang digelar Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) kembali dilanjutkan terhadap Hakim terlapor Pengadilan Negeri (PN). Juru Bicara KY Farid Wajdi dalam keterangan pers yang diterima Terasmaluku.com, Rabu (1/3) menyebutkan dalam sidang yang berlangsung pada Selasa (28/2) di Gedung MA, Jakarta itu, hakim PN (sekarang hakim PT Pekanbaru, Riau) dijatuhi sanksi berat, berupa pemberhentian dengan hormat karena melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

“Sidang MKH terhadap Hakim PN ini sempat tertunda hingga berlangsung empat kali karena hakim terlapor menjalani operasi jantung. Hakim PN diduga membantu dan menerima uang dari pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Sumatera Utara sebesar Rp 1 miliar, sehingga dijatuhi sanksi berat, berupa pemberhentian dengan hormat karena melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH),” kata Farid.

Rincian pembayaran pertama Rp 50 juta, pembayaran kedua sebesar Rp 300 juta, pembayaran ketiga sebesar Rp 500 juta dan pembayaran keempat sebesar Rp 150 juta. Sebelum dijatuhi putusan, persidangan MKH yang dipimpin Maradaman Harahap itu  mendengarkan keterangan pelapor dan saksi. Proses ini diperlukan untuk mengkonfirmasi kepada saksi dan pelapor atas bantahan hakim terlapor.

Majelis Kehormatan Hakim yang tertuang dalam Pasal 22F (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial merupakan forum pembelaan diri bagi hakim yang direkomendasikan penjatuhan sanksi berat berupa pemberhentian. MKH sendiri terdiri atas 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial dan 3 (tiga) orang hakim agung. Komposisi keanggotaan tersebut bersifat adhoc atau kasus per kasus.

Sidang MKH terhadap Hakim terlapor PN merupakan usulan dari Komisi Yudisial RI dengan rekomendasi sanksi berat pemberhentian tidak dengan hormat. Sebagai informasi, susunan majelis sidang MKH adalah Maradaman Harahap (Ketua Majelis), Farid Wajdi, Joko Sasmito, dan Sumartoyo dari KY. Sementara MA diwakili oleh Sofyan Sitompul, Andi Samsan Nganro dan Margono.

Sebagai salah satu officium nobile (profesi mulia), hakim harus memiliki standar etika yang lebih dari rata-rata orang pada umumnya, sedikit saja pelanggaran terhadapnya maka penegakannya harus tetap dilakukan.

Farid menyatakan, dengan putusan ini menunjukkan keseriusan KY dan MA dalam melakukan pengawasan etika dan perilaku hakim. Untuk itu menurut Farid,  KY mengimbau kepada seluruh hakim agar senantiasa menjaga etika dan perilakunya ketika melaksanakan tugasnya.

“Dan kami terus berusaha untuk menjaga nature lembaga ini melalui frasa komisi, yaitu sebagai wakil dari publik, sekaligus tetap memastikan tabiat dasar pengawasan eksternal yang tidak memiliki esprit de corps. Sehingga yang salah tetap salah, dan tidak ada semangat melindungi,” kata Farid. (ADI)