Tiga Bulan Permohonan Eksekusi Josfince Pirsouw Belum Direspons PN Masohi 

by

TERASMALUKU.COM – Sudah lebih kurang tiga bulan terakhir permohonan penetapan eksekusi perkara 23/Pdt.G/2018/PN.Msh oleh Josfince Pirsouw, 68 tahun, Ahli waris/Pemilik sah Dusun Urik/Teha di sekitar Piru, ibu kota Kabupaten Seram Bagian Barat, diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri Masohi, Maluku Tengah.

Hanya saja, hingga kini belum ada kepastian kapan Pengadilan Negeri Masohi mengeksekusi objek sengketa seluas 10 hektar dari lebih kurang 1000 hektare lahan yang sah dimiliki Josfince Pirsouw berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak).

Loading…

’’Kami sudah ajukan permohonan penetapan eksekusi ke Pengadilan Negeri Masohi sejak November 2020 lalu. Kami tidak tahu sampai di mana permohonan itu. Beberapa hari lalu, setelah kami konfirmasi ke Pengadilan Negeri Masohi, kata pejabat di sana mereka masih menunggu petunjuk dan penjelasan dari Pengadilan Tinggi Ambon,’’ kata Jonry Pirsouw, salah satu putra Josfince Pirsouw kepada pers di Ambon, Senin (1/2/2021).

Jonry mengharapkan kabar positif dari Pengadilan Negeri Masohi agar pihaknya dapat mengeksekusi lahan seluas 10 hektare di dalam Dusun Urik/Teha seluas 1000 hektar yang telah sah menjadi milik ibunya berdasarkan kekuatan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

’’Kami dari ahli waris Josfince Pirsouw hanya mengingatkan kalau kami masih berikan kesempatan kepada masyarakat yang sudah telanjur membeli tanah dari almarhum Frans alias Banci Pirsouw untuk dibicarakan dan diatur baik-baik sebelum eksekusi dilakukan. Sebab, kalau sampai eksekusi sudah dilakukan, maka pintu rumah kami tertutup bagi masyarakat yang ingin datang atur baik-baik, sebab kami anggap semua sudah terlambat. Biarlah proses eksekusi ini berjalan dengan dibeking alat-alat Negara,’’ tegasnya.

Jonry mengakui di atas lahan Urik/Teha milik ibunya juga berdiri bangunan-bangunan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Barat dan Badan Usaha Milik Negara. ’’Pihak mana pun atau siapa pun yang tidak memperoleh izin dari ibu saya atau kami selaku ahli waris sah pemilik Dusun Urik/Teha, kami akan melakukan eksekusi terhadap tanah dan bangunan yang berada di dalam objek sengketa maupun di dalam Dusun Urik/Teha milik ibu saya dan kami selaku ahli warisnya,’’ ingatnya.

Jonry menambahkan pada point ke-4 amar putusan Pengadilan Negeri Masohi yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan Josfince Pirsouw adalah ahli waris dari Dusun Urik Teha seluas lebih kurang 1000 hektare. Dengan begitu, segala proyek Pemkab SBB di dalam Dusun Urik/Teha harus dihentikan sebelum ada pembicaraan dan kesepakatan damai dengan keluarga Josfince Pirsouw. ’’Kalau Pemkab SBB tidak mau membicarakan hal ini baik-baik dengan ahli waris Josfince Pirsouw, maka proyek milik Pemkab SBB tidak bisa dikerjakan, karena tanah itu sudah ada putusan pengadilannya. Nah, jika Pemkab SBB ngotot, kita akan melaporkan mereka ke pihak kepolisian. Apalagi, pihak kepolisian juga sudah mengantongi putusan itu,’’ jelasnya.

Di bagian lain Kuasa Hukum Josfince Pirsouw, Rony Samloy menyebutkan laporan pengaduan kasus pencemaran nama baik dan fitnah sudah ditanggapi serius penyidik Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Maluku setelah meminta keterangan saksi korban, saksi-saksi dan dua teradu masing-masing Rudy Tanifan dan Helena Pattirane/Takaria. ’’Setelah kami cek di Polda kasusnya sudah dinaikan ke tahap penyidikan. Pekan depan sudah dibuat laporan polisinya,’’ terang advokat dan jurnalis ini. (AFN)