Tiga Hal Penting di Hari Otonomi Daerah 

by
PLT Gubernur Maluku Zeth Sahuburua

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Tidak bisa dipungkiri, selama 22 tahun implementasi Otonomi Daerah (Otoda) sudah begitu banyak hal positif yang dirasakan rakyat Indonesia, antara lain pembangunan sarana prasarana yang semakin menggeliat sesuai potensi daerah, dengan tingkat akurasi yang tinggi serta mengakomodir keinginan daerah. Namun dari semua yang telah dicapai, tentunya masih banyak kerja-kerja yang harus dituntaskan.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri RI, Tjahyo Kumolo pada amanatnya yang dibacakan Pelaksana Tugas  (Plt) Gubernur Maluku Zeth Sahuburua saat menjadi  Inspektur Upacara, pada Peringatan Hari Ulang Tahun Otoda ke XXII di Halaman Kantor Gubernur Maluku, Rabu (25/4).

‘’Untuk itu, pada kesempatan ini saya menekankan tiga (3) hal yang menjadi perhatian bersama yaitu, pertama, integritas dan etika profesionalisme bagi para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan daerah dalam implementasi kebijakan desentralisasi dan Otoda. Kedua, komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dan ketiga, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,’’ ujarnya.

Dikatakan, perjalanan usia 22 tahun adalah usia dimana kedewasaan bersemai. Begitu juga dengan perjalanan Otoda saat ini, sudah begitu banyak menyemai manfaat dan kebaikan bagi seluruh rakyat.  “Bangsa kita semakin dewasa menyadari, bahwa cara utama yang paling efektif mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah melalui penyelenggaraan Otoda yang bersih dan demokratis. Itulah kenapa tema peringatan Hari Otoda ke XXII Tahun 2018 adalah ‘’Mewujudkan Nawa Cita Melalui Penyelenggara Otoda yang Bersih dan Demkratis,’’ungkap Sahuburua.

Penyelenggaraan Otoda yang bersih dan demokratis, sebut Sahuburua, artinya, bukan hanya mengharuskan daerah-daerah menjalankan kewenangan Otoda yang berlaku, tetapi juga harus menjadikan transparansi dan partisipasi publik sebagai dasar dan tolak ukur utama dalam setiap pengambilan kebijakan, sehingga apapun kebijakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

‘’Penyelenggaraan otoda yang bersih dan demokratis, juga bermakna bahwa pelaksanaan implementasi otoda didasarkan atas aspek kelembagaan, bukan atas kehendak seseorang atau kelompok tertentu, sehingga dalam setiap derap penyelenggaraannya, Otoda taat kepada prinsip bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum,’’ paparnya. (ADI)