Tim Covid-19 DPRD Maluku Minta Dinkes Pantau Rumah Sakit Swasta

by
TIM pengawasan Covid-19 DPRD Maluku menggelar rapat bersama Dinkes Maluku, pimpinan empat RSU swasta di Ambon, Senin (8/6/2020). FOTO : (NAIR FUAD)

TERASMALUKU.COM,-AMBON- TIM pengawasan Covid-19 DPRD Maluku meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Maluku memantau kinerja Rumah Sakit Umum (RSU) swasta di Kota Ambon. Permintaan ini disampaikan anggota DPRD dalam rapat bersama, Dinkes Maluku, pimpinan empat RSU swasta di Ambon, Senin (8/6/2020). Rapat ini digelar DPRD menyusul aduan masyarakat atas RSU yang menolak pasien umum di masa pandemi Covid-19.

“Masyarakat merasakan bahwa mereka ditolak, walaupun pihak RSU sudah memberikan klarifikasi sejumlah alasan. Tentu dalam beberapa hal kami terima. Namun menjadi catatan penting yang perlu untuk dikomunikasi antara Dinkes Maluku agar  memantau kinerja RSU swasta dalam pelayanannya kepada masyarakat,”kata Wakil Ketua DPRD Maluku Asis Sangkala seusai rapat Tim Pengawasan Covid -19 DPRD Maluku.

Untuk menghindar agar tidak terjadi masalah lagi, Asis Sangkala menyarankan perlu untuk membangun komunikasi antara Dinkes Maluku dan RSU sehingga dapat mencari solusi persoalan tersebut. Ia menilai karena komunikasi tidak terbangun sehingga menyebabkan RSU menolak pasien yang datang berobat. Asis Sangkala juga mengatakan, dalam rapat itu banyak hal yang disampaikan. Dalam kondisi pandemi Covid-19, RSU harus didukung.

“Dalam rapat saya tegaskan. Pada situasi saat ini maka perlu untuk RSU ini didukung dengan anggaran. Tidak hanya APD dan rafid test saja. Kalau ada anggaran dari Pemda. RSU ini bisa menyelesaikan permasalahan dan tidak lagi menolak pasien secara sepihak. Olehnya kita minta mereka mempunyai public relations (hubungan masyarakat) yang baik untuk tampil ke publik jelaskan kasus yang terjadi jangan sampai menjadi bola liar. Kalau sudah seperti ini menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat,”ujarnya.

Loading...

Ketua DPW PKS Maluku ini mengatakan pada rapat itu, sebagian besar alasan RSU swasta menolak pasien karena tidak ada dokter spesialis dan tidak ada ruang isolasi. “Ini lah mereka punya hak jawab. Intinya sekarang Dinas Kesehatan punya tanggungjawab koordinasikan untuk menyelesaikan masalah ini sehingga tidak ada lagi kasus pasien ditolak,”jelasnya.

Hadir dala rapat itu, Direktur Rumah Sakit Al-Fatah dr Andy Tasrof, Direktur Rumah Sakit Sumber Hidup dr Heny Tipka, Direktur Rumah Sakit Otto Kwik, yang diwakili oleh Yoky Stefanus, dan Direktur Rumah Sakit Bhakti Rahayu dr Maytha Persik dan juga Kepala Dinkes Provinsi Maluku dr Meykal Pontoh.

dr Maytha Persik dalam rapat bersama DPRD membantah pihaknya menolak pasien yang dibawa RSU Bhakti Rahayu. “Kami tidak pernah menolak pasien satu pun. Kalau soal pasien anak, yang saya ketahui orang tuannya waktu datang ke rumah sakit dan bertanya kepada Satpam apakah IGD buka atau tidak. Itu saja tapi untuk menolak tidak,”kata Direktur Rumah Sakit Sumber Hidup dr Heny Tipka.

Direktur RS Al-Fatah dr Andy Tasrof mengatakan RS Al-Fatah mengalami keterbatasan ruang akibat adanya pasien PDP. Sementara itu manajemen Rumah Sakit Otto Kwik diwakili oleh Yoky Stefanus mengatakan bahwa RSU bersifat spesialis, maka pelayanan di RSU Otto Kwik yang diberikan tergantung dengan keberadaan dokter spesialis. Akibatnya lanjut dia selama April hingga Mei pihaknya tidak melayani pasien kebidanan. (NAIR FUAD)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *