Tim Hukum SANTUN Laporkan Mantan Wakapolda Maluku ke Bawaslu

by
Tim hukum dan advokasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Said Assagaff - Andareas Rentanubun (SANTUN) melaporkan mantan Wakapolda Maluku Brigjen Polisi Hasanuddin ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku, Jumat (22/6/2018). FOTO : (TERASMALUKU.COM)

TERASMALUKU.COM,-AMBON- Tim hukum dan advokasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Said Assagaff – Andareas Rentanubun  (SANTUN) melaporkan mantan Wakapolda Maluku Brigjen Polisi Hasanuddin ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku, Jumat (22/6/2018). Hasanuddin dilaporkan terkait dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dengan tempat kejadian di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru.

Laporan tersebut disampaikan Ketua Tim Hukum dan Advokasi SANTUN Fahri Bachmid ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Bawaslu Maluku di kawasan  Karang Panjang Ambon. Dalam laporan ini, tim hukum menyerahkan  sejumlah bukti terkait dugaan pelanggaran mantan Wakapolda Maluku itu.

Setelah diperiksa, laporan kemudian diterima dan diterbitkan tanda bukti penerimaan yang ditandatangani staf Bawaslu Maluku Nugrah Marery dan Fahri Bachmid. Dalam laporan ini, tim hukum SANTUN menyebutkan  Brigjen Pol  Hasanuddin, sebagai Wakapolda Maluku melakukan pertemuan dengan anggota Polri dan Bhayangkari di aula Polres  Kepulauan Aru, pada Senin (18/6/2018).

Dalam pertemuan itu, Hasanuddin memberikan pengarahan agar anggota Polri dan Bhayangkari di Kepulauan Aru memberikan dukungan kepada pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Murad Ismail dan Barnabas Orno (BAILEO). “Hari ini kita secara resmi menyampaikan laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan mantan Wakapolda Maluku Brigjen Pol Hasanuddin. Prinsif kami adalah pelanggaran yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan locus delicti di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru, kami harus menindaklajutinya secara hukum ke Bawaslu Maluku,” kata Fahri dalam keterangan pers usai laporan.

Loading...

Tim Hukum dan Advokasi SANTUN meminta Bawaslu Maluku untuk menindaklanjuti laporan tersebut sesuai kewenangan konstitusional yang dimiliki Bawaslu. Fahri mengakui objek yang dilaporkan adalah mantan Wakapolda Maluku yang baru dicopot,  tetapi lanjut Fahri, proses hukum atau proses admisntrasi harus dilakukan Bawaslu, tidak bisa berhenti. Fahri juga mengungkapkan harapannya semoga Polri yang diidamkan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya untuk memastikan Pilkada Maluku berjalan dalam situasi aman dan kondusif, tanpa ada keterlibatan oknum.

“Untuk itu kita ingin memastikan Bawaslu segera berkoordinasi, menindaklajuti laporan yang kita masukan hari ini dengan melakukan verifikasi secara lebih jauh, lebih mendalam sehingga kita ingin netralitas Polri tetap terjaga dalam proses Pilkada di Maluku saat ini. Sehingga kepemimpinan yang dihasilkan, Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih nantinya mempunyai derajat legitimasi hukum dan politik yang cukup tinggi,” katanya.

Menurut Fahri, Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih  harus bebas dari unsur-unsur manipulasi, terbebas dari unsur-unsur yang sifatnya secara sistimatis sengaja untuk memenangkan pertarungan secara tidak per. Fahri juga mengatakan, komitmen pihaknya agar pelaksanaan Pilkada Maluku 27 Juni 2018 harus berjalan dalam suasana yang kondusif, aman, damai, demokratis, bebas, adil jujur dan adil serta konstitusional.

“Kami juga berharap semoga tidak ada unsur–unsur kekerasan, intimidasi, tidak ada pemaksaan dan seterusnya. Biarlah rakyat Maluku memilih secara bebas sesuai hati nuraninya sehingga proses demokarsi berjalan sesuai yang dicita–citakan,”kata Fahri. Tim Hukum dan Advokasi SANTUN meminta lembaga penyelenggara, KPU, Bawaslu dan lembaga pemantau yang terakreditas agar melakukan fungsi-fungsi pemantauan secara baik untuk memastikan penyelenggaran Pilkada Maluku berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. (ADI)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *