TKMKB  : Optimalkan Rujukan Horizontal Butuh Peran Pemda

by

TERASMALUKU.COM,-AMBON-BPJS Kesehatan Cabang Ambon gelar pertemuan bersama Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) Provinsi Maluku dan Kota Ambon, Selasa (29/10/2019). Kegiatan rutinan ini digelar guna meningkatkan mutu pelayanan fasilitas kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

TKMKB ini merupakan tim independen yang beranggotakan perwakilan dari organisasi prosfesi seperti IDI, PDGI, IBI, PPNI, IAI dan pakar klinis. Salah satu yang dibahas dalam pertemuan adalah implementasi rujukan horizontal pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon Afliana Latumakulita

Kita ketahui selama ini banyak orang mengartikan “rujukan” selalu dari FKTP ke rumah sakit, yang mana hal tersebut merupakan rujukan vertikal. Pada kenyataannya, dalam implementasi program JKN ada juga yang disebut rujukan horizontal.

Rujukan horizontal merupakan komprehensivitas layanan tatalaksana diagnosis non spesialistik secara tuntas di tingkat pertama melalui mekanisme rujukan FKTP ke jejaringnya maupun rujukan antar FKTP ke FKTP lain yang memiliki kemampuan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sebagai perwujudan fungsi koordinasi layanan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon Afliana Latumakulita menyampaikan, dengan adanya optimalisasi rujukan horizontal ini FKTP dapat memastikan layanan diagnosis non spesialistik dapat ditangani secara tuntas di tingkat pertama.

loading...

“Rujukan horizontal merupakan salah satu upaya pengendalian rujukan serta penguatan fungsi FKTP sebagai gate keeper dalam menangani layanan non spesialistik. Jadi pasien yang benar-benar membutuhkan penanganan spesialis lah yang akan di rujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau rumah sakit,” jelasnya.

Wakil ketua TKMKB Provinsi Maluku Hans Liesay menuturkan bahwa rujukan horizontal dapat berjalan dengan baik apabila sarana dan prasarana dan kemampuan FKTP lengkap.“Kita tahu bahwa geografis di Maluku ini berbeda dengan di jawa, kita harus pastikan bahwa setiap FKTP memiliki sarana dan prasarana dan kemampuan yang mumpuni,” tutur Liesay.

Ia juga menambahkan bahwa perlu adanya peran pemerintah daerah dalam hal pemenuhan sarana prasarana serta SDM di fasilitas kesehatan tingkat pertama khususnya puskesmas.

“Pemda sangat berperan penting disini, saya berharap dengan rekomendasi yang dikeluarkan nanti dapat menjadi dasar advokasi kepada pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan pemenuhan sumber daya pada FKTP dengan cepat sehingga implementasi rujukan horizontal ini dapat berjalan optimal,” imbuhnya. (ADVERTORIAL)

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *