OPINI : Menyikapi Polemik RUU Pesantren Oleh : Rudy Rahabeat

oleh
oleh
Rudy Rahabeatm

DEWAN Perwakilan Daerah (DPRD) Maluku hari ini mengadakan rapat khusus bersama berbagai stakeholders untuk menyikapi polemik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan (26/10/2018). Hasilnya jelas dan tegas, mendukung pembahasan RUU tersebut sembari memberi catatan untuk memperhatikan konteks pluralitas, terkait dengan praktik Sekolah Minggu dan Katekisasi yang selama ini dimaknai sebagai bagian utuh dari ibadah umat Kristen.

Erwin Adrian Huwae, selaku Ketua DPRD Maluku melalui laman fesbuknya menegaskan sikap DPRD ini sebagai respons terhadap aspirasi sebagian masyarakat Maluku, yang antara lain muncul melalui media sosial. Para tokoh dari berbagai agama diundang memberi masukan dalam rapat tersebut. Hal ini mungkin perlu dicatat sebagai langkah historis, satu-satunya “rapat khusus” yang sangat cepat responsif membahas RUU yang sedang dibahas di tingkat pusat tersebut.

Olehnya, banyak nitizen yang mengapresiasi langkah dimaksud dan berharap agar setiap UU yang dihasilkan benar-benar membawa maslahat bagi seluruh rakyat Indonesia. “Bapak Ketua DPRD, dan segenap anggota DPRD Maluku, danke banya-banya lagi, sudah dengar suara publik” demikian komentar Maken Awalun, salah seorang warganet.

PENJELASAN DIRJEN BIMAS KRISTEN RI

Prof Thomas Pentury selaku Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI, dalam penjelasan persnya menyebutkan bahwa RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini masih dalam tahapan proses pembahasan dengan pemerintah. Olehnya masih terbuka masukan dan tanggapan dari masyarakat.

Mantan Rektor Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon ini menegaskan bahwa pemerintah memberi apresiasi tinggi kepada semua agama dalam kotribusi membangun bangsa dan negara. “Pesantren dalam sejarahnya telah memberikan kontribusi yang besar bagi bangsa dan negara melalui jalur pendidikan. Oleh negara patut memberi dukungan” ungkapnya.

BACA JUGA :  Kelonggaran Aturan, Minggu Depan Bisa Makan di Tempat Dengan Syarat

Terkait polemik dua pasal yakni pasal 69 dan 70 dalam RUU dimaksud, sebagaimana disoal oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) melalui siaran persnya yang dikeluarkan tanggal 23 Oktober 2018 itu, Dirjen menjelaskan bahwa terbuka kemungkinan untuk ditinjau kembali atau dirumuskan secara bijak. Soal yang lebih subtantif adalah sejauhmana pendidikan keagamaan semua agama mendapat perhatian negara.

Menurut Dirjen negara memiliki tanggungjawab membuat peraturan guna kebaikan warganya. Ambil contoh, sebelumnya telah ada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 55 tahun 2007 yang mengatur tentang Pendidikan Keagamaan. Bahkan PP tersebut sedang direvisi untuk diboboti lagi. “Jika memang sudah dirasa cukup pada level PP, dan tidak dinaikan pada level UU, maka hal itu dimungkinkan saja. Tidak ada masalah” tegas Dirjen. Tapi yang mesti diperhatikan adalah tidak terjadi tumpang tindih nomenklatur antara sistem pendidikan formal, informal dan non formal.

Dengan mengapresiasi langkah-langkah negara mendukung upaya-upaya mencerdaskan bangsa melalui jalur pendidikan formal, informal dan nonformal, yang diselenggerakan oleh negara, maupun lembaga-lembaga agama, termasuk Pesantren, maka terbuka ruang yang lebih besar untuk percepatan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Tanggungjawab pendidikan kemudian tidak hanya menjadi tugas negara tetapi menjadi tugas bersama, termasuk agama-agama.

Diharapkan langkah yang diambil oleh DPRD Provinsi Maluku, penjelasan Dirjen Bimas Kristen dan tanggapan-tanggapan dari warganet (nitizen) dapat dimaknai sebagai wujud tanggungjawab aktif warga negara untuk bersama-sama merumuskan regulasi yang benar-benar relevan dan bermanfaat bagi kepentingan bersama. Warga negara merupakan subjek aktif dalam memberi masukan kepada negara dalam berbagai segi.

“Saya mendukung inisiatif lembaga manapun, termasuk gereja-gereja atau lembaga pendidikan teologi untuk melakukan telaah atau diskusi terfokus (FGD) untuk mendalami apa yang menjadi pertimbangan terkait dua pasal tersebut. Semuanya demi kebaikan bangsa dan negara” pungkas Dirjen. (Rudy Rahabeat, Kontributor Terasmaluku.com)

No More Posts Available.

No more pages to load.