Unjuk Rasa Tolak Danau Rana Jadi Wisata Dunia

by
Masyarakat adat Palau Buru unjuk rasa menolak perubahan Danau Rana menjadi wisata dunia di hadapan Ikram Umasugi, Anggota DPRD Provinsi Maluku, (24/9/2019). FOTO: Priska Birahy

TERASMALUKU.COM,AMBON,  –  Puluhan orang asal Pulau Buru berunjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Selasa pagi (24/9/2019). Mereka menuntut pembatalan rencana Pemerintah Kabupaten menjadikan Danau Rana sebagai tempat wisata dunia.

Massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Adat Pulau Buru (AMAPB) menolak tegas keputusan bupati itu. Bagi mereka Danau Rana merupakan tempat keramat dan pusat adat orang Buru.

BACA JUGA : Gadis Umasugi Diam Soal Jadikan Danau Rana Wisata Dunia

Dengan menggunakan pengeras suara, mereka terus berorasi selama lebih dari 30 serta meminta ada perwakilan dewan asal Buru yang menemui mereka. Menurut mereka agenda bupati yang ingin menjadikan Danau Ranau pusat kunjungan dunia dinilai tak masuk akal.

Dalam aksi mereka orator menyebut jika rencana itu datang atas nama empat program kesejahetraan pemerintah bagi warga.

Namun hal itu dinilai ganjil dan malah bisa memastikan warga yang telah lama menghuni di tempat tersebut. “Kenapa Danau Rana mau jadi tempat wisata. Ada empat program pemerintah yang bodok, busuk, serakah. Bilang untuk kesejahteraan tapi selama 74 tahun masyarakat Dana Rana tidak dapat fasilitas layak,” seru Koordinator Lapangan 1, Helmi Lesbassa di hadapan seorang anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil II Pulau Buru, Ikram Umasugi.

loading...

BACA JUGA: WARGA ADAT BURU TOLAK DANAU RANA DIJADIKAN DESTINASI WISATA BURU, INI TANGGAPAN KADIS

Helmi dan massa datang dengan membawa sejumlah spanduk berisikan penolakan untuk merubah wajah dan status Danau Rana. Helmi dalam orasinya menyebut, empat program yang disuung atas nama kesejahteraan rakyat adalah omong kosong belaka.

Menurutnya sejak lama warga sudah hidup dengan fasilitas minim. Seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan. Tak ada tenaga guru untuk mengajar anak-anak. Kalaupun ada, kata Helmi, itu merupakan mahasiswa dari Ambon yang pulang lalu mengabidikan dirinya mengajar di sana.

“Hanya ada satu SMP. Itupun SMP abal-abal. Puskesmas tidak ada. Kami punya keluarga mau mati mampus malaria tidak ada satupun perawat,” teriaknya di hadapan perwakilan Ketua sementara DPRD Provinsi, Lucky Wattimury yang datang dan meminta massa bertemu di ruang rapat.

Suasana aksi sempat tegang manakala Lucky meminta mereka masuk ke ruang rapat. Usai itu barulah mereka masuk dan menyerahkah secara resmi delapan pernyataan kepada anggota dewasn di ruang rapat Komis A DPRD Provinsi Maluku. (PRISKA BIRAHY)

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *