Usai Sidak 2 SPBU, DPRD Ambon Bakal Panggil Pertamina Terkait BBM Subsidi

by
SPBU Soabali Kota Ambon salah satu yang melayani BBM Subsidi bagi sopir angkutan umum kota, (25/8). FOTO: dok. pribadi

TERASMALUKU.COM,AMBON, – Dua buah SPBU di Kota Ambon jadi perhatian DPRD Kota. Itu terjadi menyusul ada laporan dari para sopir Angkot perihal susahnya mendapat premium dan kenaikan harga pertalite khusus.

Berdasar aduan, para sopir mengaku ada semacam pembatasan pembellian premium di SPBU Soabali dan Passo. Mereka kerap alami kehabisan bahan bakar. Anggota Komisi II DPRD Kota Ambon menemukan sejumlah temuan usai sidak ke lokasi SPBU yang dimaksud, Selasa (24/8/2021).

Kunjungan anggota komisi II DPRD Kota Ambon ke 2 SPBU yang layani BBM Subsidi ke sopir angkot

“Kita terima aduan itu 12 Agustus dari persatuan sopir angkot. Katanya ada program pertamina PLK (pertalite khusus) tapi ada kenaikan harga dua kali satu bulan belakangan dari Rp 6.200 ke Rp 7.200. Itulah mengapa dong datang mengadu. Premium juga jarang itupun hanya ada di dua SBPU dan dibatasi jam dan nominal pengisian. Nah katong turun cek di lapangan,” tutur Harry Farfar, Wakil Ketua komisi II, Rabu (25/8/2021).

Dalam waktu dekat akan diadakan pertmuan internal, kemudian akan memanggil pihak Pertamina. DPR, katanya, meminta untuk dibukakan rincian kapasitas BBM subsidi di Kota Ambon.

Harry juga mendorong untuk mendapat data pemakaian premium di kota Ambon. Menurutnya prioritas SPBU dalam melayani BBM subsidi adalah bagi warga kota terlebih dulu.

“Biar bagaimanpun yang antri beli premium itu banyaknya sopir Angkot. Nah ini yang harus jadi perhatian. Kalau ada Angkot antar kabupaten yang antri beli itu juga diperhatikan. Sebab untuk pemenuhan dalam kota dulu,”ujar dia.

Harry menilai dalam hal ini pihak SPBU telalu takut terhadap pertamina dengan enggan membagi data tersebut. dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil Pertamina untuk membahas hal ini.

Di lain sisi dia tak menampik premium nantinya akan digeser dan beralih ke pertalite.

“Namun pemerintah ini kan masih menganggarkan kuota untuk bbm nonsubsidi (premium) jadi itu harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ada illegal oil di dalamnya,” jelasnya. (PRISKA BIRAHY)