USAID APIK dan Bappeda Maluku Inisiasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

USAID APIK dan Bappeda Maluku Inisiasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

SHARE
USAID Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (USAID APIK) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku menggelar rapat koordinasi dengan perwakilan sebelas kabupaten dan kota se Maluku di Hotel Santika Ambon, Kamis, 29 November 2018. FOTO : USAID APIK

TERASMALUKU.COM,-AMBONUSAID Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (USAID APIK) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku menggelar
rapat koordinasi lintas batas di Hotel Santika Ambon, Kamis, 29 November 2018. Sebelas perwakilan kabupaten/kota hadir dalam pertemuan yang bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah agar saling bekerja sama membangun wilayahnya dan mengatasi permasalahan, khususnya dalam mengurangi kerentanan terhadap dampak negatif perubahan iklim.

“Bappeda mendukung penuh diskusi lintas batas yang digagas bersama APIK karena ini merupakan kesempatan untuk mendapat informasi dan masukan dari para pemangku
kepentingan mengenai isu misalnya kebencanaan, lingkungan, pertanian, perikanan, yang bermanfaat untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Teknokratik. Selain itu pertemuan ini merupakan komitmen untuk berkolaborasi dan meniadakan ego sektoral guna mencapai visi dan misi Provinsi Maluku mewujudkan pembangunan berbasis gugus kepulauan,” kata Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Provinsi Maluku Syuryadi Sabirin.

Suasana rapat koordinasi

Maluku sebagai wilayah kepulauan memiliki konsep pembangunan gugus pulau. Konsep ini menguntungkan karena masing-masing gugus pulau yang berdekatan dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan potensi daerah tersebut serta mengatasi masalah bersama. Willy Wicaksono, Manajer Regional Maluku Program USAID APIK menjelaskan, kajian kerentanan dan risiko Iklim yang disusun bersama USAID APIK dan para pemangku kepentingan di Provinsi Maluku tahun 2017 menunjukkan beberapa wilayah kabupaten/kota berbagi kerentanan yang sama yaitu di bidang pariwisata, kebencanaan, lingkungan hidup, dan sanitasi. “Beberapa hal tersebut dapat ditangani langsung di tingkat provinsi, namun sebagian lainnya adalah kewenangan kabupaten/kota. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu bekerja sama sehingga dari segi sumber daya bisa lebih efektif dan efisien. Hal ini penting untuk meningkatkan ketangguhan wilayah kabupaten/kota,” katanya.

Diskusi lintas batas sebelumnya berlangsung bulan Agustus 2018 dengan melibatkan 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Dalam diskusi tersebut diketahui ada tujuh isu besar yang perlu ditangani bersama yaitu pertanian, perikanan, sampah, air minum, infrastruktur, pariwisata, dan kebencanaan. Contohnya, Kota Ambon dan tiga kecamatan wilayah Kabupaten Maluku Tengah yang berada di Pulau Ambon, yakni Leihitu, Leihitu Barat, dan Kecamatan  Salahutu, sama-sama menghadapi kendala dalam bidang pengelolaan sampah plastik yang kian menumpuk namun minim sarana pembuangan yang memadai maupun kesadaran warga.

Kepala Sub Bidang Penelitian, Inovasi, Teknologi, dan Kerja Sama Pembangunan Bappeda Provinsi Maluku, Armin Ishak Wokunubun merespon positif pertemuan pertama tersebut. “Selama ini terkesan Pemerintah Provinsi Maluku dan kabupaten/kota berjalan sendiri-sendiri. Pertemuan lintas batas ini melahirkan banyak ide dan gagasan baru yang selama ini tak terpikirkan oleh pemerintah Provinsi Maluku,” katanya.

Isu-isu yang dihasilkan dalam diskusi tahap pertama ditindaklanjuti dalam diskusi ini, yang memfokuskan pada lingkup kerja sama, pembagian peran, hak dan kewajiban masing-masing daerah, serta mekanisme kolaborasi. Diharapkan kesepakatan antar daerah dapat diwujudkan dalam rancangan perjanjian kerja sama, sehingga menjadi payung hukum dalam membangun ketangguhan daerah. USAID APIK terus berkomitmen mendampingi pemerintah kabupaten/kota di wilayah kerja program, mulai dari tahap perumusan hingga implementasi kerja sama.

Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) merupakan program berdurasi lima tahun dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) untuk membantu Indonesia mengelola risiko bencana dan iklim. APIK bekerja memperkuat kapasitas Pemerintah Indonesia di tingkat nasional, provinsi, hingga tingkat lokal. Dengan menggunakan pendekatan lanskap, APIK juga bekerja langsung dengan masyarakat dan sektor bisnis agar secara proaktif mengelola risiko, serta meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan untuk mengakses, memahami, dan mengomunikasikan informasi iklim.(ADI)

loading...