UU Cipta Kerja Tuntaskan Tiga Masalah Penghambat Investasi    

by
Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia, Bob Azam dalam diskusi media virtual membahas Undang Undang cipta kerja dan pengaruhnya terhadap iklim investasi dalam negeri, (15/6)

TERASMALUKU.COM,AMBON, – Pembahasan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dianggap sebagai solusi meningkatkan iklim investasi. Hal itu diungkapkan Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia, Bob Azam.

Bob, dalam diskusi media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) mengatakan undang-undang tersebut sebagai angin segar bagi investor yang akan datang ke Indonesia. ia juga sebagai payung hukum terhadap aktivitas investasi dalam negeri.

“UU Cipta Kerja mendorong pertumbuhan ekonomi ini dijawab dengan omnibus law atau Undang-Undang Cipta Kerja,” katanya dalam dismed virtual bertajuk “Strategi Indonesia Meraih Investor”, Senin (14/6/2021).

Dia menjelaskan, aturan itu berpotensi menyelesaikan tiga permasalahan kronik berkaitan ketenagakerjaan, perizinan dan perpajakan. Tiga poin ini dinilai kerap jadi kendala investasi dalam negeri.

“Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kronik tersebut,” tuturnya.

Pertama, kebijakan dari UUCK membuat ketenagakerjaan dalam negeri lebih berkualitas dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan vokasi kepada calon-calon pekerja di berbagai sektor industri. Dengan begitu, pekerja memiliki keterampilan yang dibutuhkan perusahaan.

“Pendidikan ketenagakerjaan dapat dibuat dengan sistem vokasi, tetapi jangan pakai platform perusahaan yang besar,” terang Bob.

Kedua, UUCK akan membuat perizinan akan semakin mudah. Pengajuan oleh para pengusaha dapat dilakukan dengan waktu yang cepat dibandingkan sebelumnya.

Kata Bob, ini penting, supaya kegiatan pengelolaan perusahaan dapat berjalan lancar dengan dilengkapi oleh perizinan dari instansi terkait.

Atau, perusahaan yang tidak berkaitan dengan lingkungan, kepentingan publik, dan kesehatan tidak perlu dilakukan perizinan kepada pihak-pihak yang terkait dari mulai pusat hingga daerah.

“Izin itu pasti yang berurusan dengan kepentingan publik seperti masalah lingkungan, kepentingan publik atau lingkungan dapat dilakukan dalam waktu yang cepat,” imbuhnya.

Ketiga, perundangan di atas menyelesaikan masalah perpajakan. Pasalnya, kebijakan tersebut memberi kepastian hukum bagi para investor yang datang ke dalam negeri.

Dengan begitu dapat membangun iklim perpajakan yang menciptakan kenyamanan, keamanan, dan bebas dari korupsi secara konsisten.

Adanya hal di atas, akan berpeluang besar dalam transformasi perekonomian dalam negeri. Yang dapat membawa perekonomian Indonesia menjadi lebih baik di masa depan.

“Maksud kami, Cipta Kerja itu jangan berhenti di relaksasi, tapi juga transformasi ekonomi yang dikerjakan birokrasi melalui sektor perpajakan,” tuturnya.

Bob Berharap, pemerintah dapat mendorong seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan perundangan di atas mengimplementasikan setiap butir perundangan tersebut.

Sehingga, perundangan itu dapat sepenuhnya memberikan daya tarik kepada calon investor yang berada di dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di tanah air.

“Undang-Undang Cipta Kerja ini nanti kita lihat hasilnya. Prosesnya kita sudah selesai, itu harus dibuktikan ke dalam efektifitasnya terhadap iklim investasi di dalam negeri,” pungkasnya. (PRISKA BIRAHY)