Waduh, DPRD Malteng Bahas Ulang Pembentukan Kecamatan Banda Besar dan Teluk Dalam

by
Anggota DPRD Malteng Hasan Alkatiri. FOTO : ISTIMEWA

TERASMALUKU.COM,-AMBON-DPRD Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) menetapkan 67 Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2020 dalam rapat paripurna, Senin (25/11/2019). 67 Propemperda itu akan dibahas DPRD Malteng pada 2020.

Namun satu dari 67 Propemperda tersebut sudah ditetapkan DPRD Malteng periode 2014-2019 sebagai Peraturan Daerah (Perda) Pembentukan Kecamatan Banda Besar dan Kecamatan Teluk Dalam.  

Penetapan Propemperda dengan memasukan kembali pembentukan Kecamatan Banda Besar dan Kecamatan Teluk Dalam ini langsung diprotes anggota DPRD Malteng Hasan Alkatiri. Anggota Fraksi Golkar ini mengkritisi isi Propemperda yang mengakomodir kembali Ranperda Pembentukan Kecamatan Teluk Dalam Dan Banda Besar yang akan dibahas ulang DPRD Malteng pada Tahun 2020.

Menurut Hasan pembentukan dua kecamatan tersebut harusnya tidak lagi dimasukan dalam daftar Propemperda 2020, karena sudah ditetapkan menjadai Perda oleh DPRD Malteng Periode 2014-2019.

“Saya tidak pernah absen dalam merumuskan rancangan Propemperda di Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Dan saya sudah ingatkan jangan lagi Ranperda Pembentukan Kecamatan Teluk Dalam dan Banda Besar dimasukan dalam Propemperda 2020. Karena, Ranperda itu sudah ditetapakan dalam Paripurna DPRD sebelumnya. Dan tidak ada paripurna diatas paripurna,” tegas Akatiri dalam Rapat Paripurna Penetapan Propemperda.

BACA JUGA : Tanpa Kata Akhir Bupati, DPRD Malteng Tetapkan Perda Pembentukan Kecamatan Banda Besar Dan Teluk Dalam

Ia pun meminta item Ranperda tersebut dicabut dari Propemperda. Alkatiri mengatakan Perda pembentukan Kecamatan Banda Besar dan Kecamatan Teluk Dalam hanya tinggal DPRD meminta pendapat Bupati Malteng, Tuasikal Abua. Tahapan selanjutnya menurut Alkatiri adalah tahapan klarifikasi dan evaluasi.

“Soal Teluk Dalam dan Banda Besar kita (DPRD) hanya menggunakan hak tanya ke saudara Bupati itu saja, baru tahapan selanjutnya, tahapan klarifikasi dan evaluasi pihak provinsi,” tandas Sekretaris Fraksi Golkar ini.

loading...

Sekedar mengingatkan, Ranperda Pembentukan Kecamatan Banda Besar dan Kecamatan Teluk Dalam yang merupakan inisiatif DPRD telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Malteng periode 2014-2019, pada Sabtu 21 September 2019 di ruang paripurna.

Penetapan Ranperda tersebut tanpa pendapat Bupati Malteng, Tuasikal Abua. Bupati tidak hadir, hanya dihadiri Sekda Malteng, Rakib Sahubawa. Sekda juga tidak menyampaikan kata akhir saat itu.

“Sesuai dengan prosedur dan mekanisme tata cara persidangan, Rancangan Peraturan Daerah ini kita tetapkan menjadi Peraturan Daerah,” kata Ketua DPRD Periode 2014-2019, Ibrahim Ruhunussa saat itu.

Ruhunussa menegaskan, Penetapan Ranpeda Kecamatan Teluk Dalam dan Banda Besar menjadi Perda telah melewati persetujuan mayoritas anggota. Sehingga secara politik, kata Politisi Partai Gerindra ini, DPRD harus mengamankan mandat rakyat yang telah disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda.

“Nanti kita serahkan kepada eksekutif, apa Bupati mau teken persetujuan dalam paripurna atau tidak bukan menjadi soal. Atau dengan DPRD baru sama sama meresmikan kecamatan baru juga tidak jadi soal. Yang penting secara politik lembaga ini harus meloloskan mandat rakyat yang telah lama dinantikan ini,” jelas Ruhunussa. (YUM)

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *