Wapres JK : Masjid Tidak Diperbolehkan Sebagai Tempat Kampanye

by
Wapres Jusuf Kalla menerima Pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi DKI Jakarta di kediaman dinas Wapres, Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat , Sabtu malam (09/3/2019). FOTO : DOK. STAF WAPRES

JAKARTA-Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menerima Pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi DKI Jakarta di kediaman dinas Wapres, Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat , Sabtu malam (09/3/2019). Malam itu selepas ba’da Sholat ‘Isya rombongan datang satu persatu memasuki rumah dinas Wapres.

Diantaranya pengurus DMI DKI Jakarta dipimpin oleh Ketuanya  KH. Ma’mun Al Ayyubi bersama DMI DKI Nur Syuaib, DMI Jakarta Pusat Suparlan, Ketua DMI Jakarta Selatan Sanusi HD, Ketua DMI Jakarta Barat Sulaiman, Ketua DMI Jakarta Utara M Jusuf, Ketua DMI Jakarta Timur Nur Ghulam, dan Wakil Bendahara DMI DKI Alfu Lailah serta beberapa pengurus lainnya.

Rombongan  langsung disambut Wapres yang juga selaku Ketua Umum DMI lalu berbincang-bincang sejenak di ruang tamu tengah,  kemudian di lanjutkan dengan santap malam bersama. Dalam perbincangan, Wapres yang berpakaian serba putih dari kopiah hingga celana berdiskusi dan mendengarkan laporan tentang rencana program dari wilayah kepengurusan masjid di daerahnya masing-masing tentang bagaimana jamaah memakmurkan masjid. Dan masjid memakmurkan jamaahnya.

Di kesempatan itu, Wapres juga berpesan seperti yang selalu ia  sampaikan dalam berbagai kesempatan agar masjid netral dari politik praktis.”Saya undang Dewan Masjid DKI Jakarta. Pertama Untuk membicarakan dan mensosialisasikan ke masyarakat bahwa masjid tempat ibadah. Kita makmurkan (masjid),  masjid memakmurkan umat,” ujar Wapres kepada awak media.

Dalam keterangan persnya, Wapres menegaskan bahwa dalam hal Kampanye dan politik praktis tidak diperbolehkan di masjid dan di lembaga pendidikan.”Kita serukan pengurus tidak memfasilitasi sebagai tempat kampanye. Kalau Berbicara ekonomi, dan hak-hak masyarakat dalam berpolitik itu biasa saja tidak apa-apa. Tidak mengkampanyekan seseorang. Kita semua sepakat,” tegasnya.

Senada dengan KH Ma’mun Al Ayyubi Ketua DMI DKI Jakarta bahwa dalam hal Kampanye politik praktis dirinya akan patuh pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.”Dalam hal ini masjid tidak diperkanankan jadi ajang kampanye politik praktis. Kecuali politik keumatan dan upaya mencerdaskan umat tidak apa-apa, karena bagian ajaran agama. Satukan umat melalui masjid. Masjid tempat berkumpul untuk umat melaksanakan ibadah,” terangnya.

Turut hadir mendampingi Wapres selaku Ketua Umum DMI Pelaksana Tugas Sekjen DMI Arief Rosyid dan Ketua Umum Prima DMI Arafat, dan pengurus lainnya. (ADI)