Warga Adat Buru Demo Tolak Danau Rana Dijadikan Destinasi Wisata Dunia, Ini Tanggapan Kadis

by
Danau Rana Kabupaten Buru, Maluku. FOTO : Dispar Kabupaten Buru

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Puluhan pemuda yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Adat Pulau Buru berunjukrasa di Kantor Gubernur Maluku, di Ambon, Kamis (22/8/2019). Dalam aksinya warga menolak Danau Rana dijadikan destinasi wisata dunia oleh Bupati Buru Ramly Umasugy.

Sejumlah demonstran melakukan orasi yang menuntut Gubernur Maluku Murad Ismail menerima pernyataan sikap mereka. Setelah dijelaskan bahwa Gubernur Murad, Wagub, Barnabas Orno maupun Sekda, Hamin Bin Thahir tidak berada di tempat, para demonstran bersedia pernyataan sikap diterima Kepala Sub Bidang Konflik Vertikal dan Horisontal Kesbangpol Pemprov Malukua, La Alia.

Koordinator demonstrasi dari Aliansi Masyarakat Adat Pulau Buru, Helmy Lesbasa menolak surat edaran Bupati Ramly No.049/269 tentang imbauan mewujudkan Danau Rana surga tersembunyi populer pada dominasi Anugrah Pesona Indonesia (API) 2019.

Mereka yang mengatasnamakan anak cucu dari 24 suku Pulau Buru menolak Danau Rana dijadikan tempat wisata, baik regional, nasional maupun internasonal karena dapat merusak tatanan keberlangsungan pelestarian adat Pulau Buru seutuhnya.

Menuntut Bupati Buru untuk mencabut dan membatalkan semua perencanaan program mengenai Danau Rana yang akan dijadikan objek wisata. Demonstran menuntut Bupati untuk mengeluarkan surat pembatalan terkait Danau Rana dari ajang nominasi wisata dunia yang diselenggarakan API.

Menginstruksikan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Buru untuk membatalkan secara keseluruhan program pencanangan Danau Rana Sapa Dunia. Menghapus semua video promosi Danau Rana di youtube yang telah mempromosikan Dana Rana sebagai wisata internasional.

Helmy mengatakan, para pemangku adat pengembangan Danau Rana sebagai objek wisata dunia mengancam kemungkinan hilangnya nilai religius magic, hilangnya barang-barang peninggalan adat, terutama piring antik dan barang-barang berharga lainnya.

Pastinya, mengancam kelestarian lingkungan, kestabilan ekonomi, terjadi kepadatan dan mengancam kenyamanan, pembangunan berlebihan dan pengaturan dari pihak luar.

loading...

“Kami menyampaikan aspirasi di kantor Gubernur Maluku, selanjutnya dilaksanakan di kantor Bupati Buru di Namlea dengan melibatkan para tua- tua adat dari 24 suku se-Pulau Buru. Jadi, Gubernur Maluku diminta untuk menindaklanjuti pernyataan sikap karena bila tidak, maka aksi demonstrasi dalam jumlah peserta lebih besar siap dilaksanakan,” tandas Helmy.

Sementara itu Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Kabupaten Buru Istanto Setyahadi mengatakan sudah sejak lama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru bersama raja dan pemangkut adat setempat mensosialisasikan Danau Raja sebagai destinasi atau icon wisata Buru.

Pemkab Buru menjadikan Danau Rana sebagai prioritas pembangunan pariwisata di daerah itu. Karena itu lanjut Istanto pemerintah membangun banyak sektor, seperti sarana akses telekomunikasi, jalan, pertanian dan pembangunan pemberdayaan bagi masyarakat Rana.

“Menjadikan Danau Rana sebagai destinasi wisata merupakan upaya prioritas Bupati Buru membangun masyarakat adat Rana. Dengan Danau Rana sebagai destinasi wisata tentu akan berimbas ke peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat,” kata Istanto.

Istanto juga menjelaskan kekhawatiran Helmy dan rekannya terkait kemungkinan hilangnya nilai adat, religius magic berlebihan. Menurut Istanto konsep pariwisata Danau Rana adalah wisata adat.

“Justru kita menjadikan konsep Danau Rana sebagai destinasi wisata yang berbasis adat dan budaya. Kita mengedepankan kearifan budaya setempat tanpa melanggar tatanan ada yg ada. Jadi tidak ada sama sekali yang dilangar,”ungkap Istanto. (adi/ant)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *