Warga Adat dan OKP Minta Aparat Tangkap Cukong Sianida Mercuri di Gunung Botak

Warga Adat dan OKP Minta Aparat Tangkap Cukong Sianida Mercuri di Gunung Botak

SHARE
Raja Negeri Kayali menyerahkan pernyataan sikap kepada Ketua DPRD Buru dalam aksi bersama di Kantor DPRD Buru terkait Gunung Botak, Senin (12/2). FOTO : (TERASMALUKU.COM)

TERASMALUKU.COM,-NAMLEA-Puluhan warga adat dan gabungan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Kabupaten Buru  yang tergabung  dalam Aliansi Bupolu Raya berunjuk rasa di Kantor DPRD Buru dan Polres Buru, Senin (12/2). Dalam aksinya, pengunjukrasa mendesak  Pemerintah Provinsi Maluku bersama TNI/Polri segera menangkap  pelaku usaha  atau cukong penjual bahan kimia merkuri dan sianida di wilayah Kabupaten Buru.

Menurut pengunjukrasa, mercuri dan sianida makin marah dijual untuk  pengolahan emas secara ilegal  di kawasan Gunung Botak.  “Kami mendesak kepada Pemerintah Provinsi Maluku untuk bekerjasama dengan TNI/Polri agar segera menangkap pihak – pihak, pelaku usaha penjualan bahan kimia berbahaya, sianida dan merkuri  yang beredar di Kabupaten Buru,” demikian salah satu butir pernyataan sikap bersama Aliansi Bupolo Raya.

Pernyataan sikap bersama itu ditantangani Ketua KNPI Kabupaten Buru Hamdani Jafar, Ketua GMNI Buru Akbar Bugis, Ketua HMI Cabang Namlea, Akmal Mahatelu, Ketua LSM Parlemen Jalanan, Rusman Soamole dan  Raja Negeri Kayeli Abdulah Wael. Hadir dalam juga aksi ini, Imam Masjid Negeri Kayeli Idrus Bai, para petuah adat dan Kepala Soa Dataran Tinggi atau Norapito.

Dalam poin pernyataan sikap lainnya, pengujukrasa minta DPRD Buru segera mensosialisasikan hasil pertemuan bersama Kadis ESDM Provinsi Maluku kepada masyarakat terkait Gunung Botak.  Pengunjukrasa juga minta aparat keamanan menindak pelaku ilegal mening yang kini makin marak di lokasi tambang Gunung Botak.

“Kami meminta Gubernur Maluku, Pangdam 16 Pattimura dan Kapolda Maluku agar secepatnya membuat maklumat perjanjian kesepakatan  kerjasama  dalam menangani kejahatan ilegal mening (pertambangan tanpa izin) pada lokasi Gunung Botak,” demikian isi pernyataan sikap lainnya.

Dalam aksi ini juga, pengunjukrasa mendesak aparat keamanan  menertibkan perusahan tanpa ijin dan penambang ilegal yang melakukan aktivitas penambangan di Tambang Emas Gunung Botak. Pengujukrasa menilai aktivitas penambangan ilegal berdampak buruk kepada lingkungan dan kesehatan masyarakat setempat, karena menggunakan mercuri dan sianida. Kondisi ini terjadi meski tambang itu sudah dinyatakan tutup.

“Kami mendesak Pemerintah Provinsi Maluku menertibkan perusahan tanpa ijin karena saat ini ada perusahan tanpa ijin beroperasi di Gunung Botak dengan melakukan kegiatan penambangan  ilegal,” kata Rusman Soamole saat berorasi di depan Kantor DPRD Buru.

Dalam aksi ini, pengunjukrasa juga meminta Pemprov Maluku agar secepatnya mendorong koperasi yang sudah dibentuk untuk secepatnya bisa beraktvitas di Gunung Botak yang dibina pihak perusahaan. Selain itu, membuat pos pengamanan pada lokasi pertambangan tanpa izin (Peti) di Gunung Botak tanpa melibatkan pihak perusahan manapun.

“Kalau koperasi difungsikan sudah tentunya banyak masyarakat adat yang diuntungkan karena masyarakat adat masuk di koperasi-koperas ini, dengan demikian berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat,”kata Raja Negeri Kayeli Abdulah Wael.

Menurut Wael,  aksi unjuk rasa ini juga sebagai bentuk protes terhadap aksi unjukrasa  sekelompok mahasiswa di Kota  Ambon, Senin (8/2)  yang mengatasnamakan  masyarakat adat Kabupaten Buru terkait Gunung Botak. Wael  menilai, tindakan itu sangat sepihak dan sungguh memalukan. “Kami mengutuk aksi – aksi yang mengatasnamakan masyarakat adat Kayeli, bicara soal Gunung Botak wilayah petuanan  Kayeli,   apalagi itu dilakukan di luar Namlea,” kata Abdullah Wael.

Setelah berunjuk rasa kurang lebih satu jam, pengunjuk rasa kemudian  diterima  Ketua DRPD Buru, Iksan Tinggapi, pimpinan dewan, ketua komisi  dan anggota DPRD Buru lainnya.  Menanggapi tuntutan terebut, Ketua DRPD Buru, Iksan Tinggapi berjanji akan mengakomodir tuntutan para pendemo berkaitan dengan tambang emas Gunung Botak.

Tinggapi juga mengatakan, akan berkoordinasi dengan pihak Dinas Energi Sumber daya Alama (ESDM) dan pihak keamanan terkait lainnya untuk penertiban dan penutupan lokasi tambang emas Gunung Botak.  Selain di DPRD Buru, pengujukrasa juga menggelar aksi di Mapolres Pulau Buru dengan tuntutan yang sama. Pengunjukrasa kemudian membacakan  pernyataan sikap yang diserahkan kepada Wakopres Pulau Buru Kompol Feri Mulyana. (ADI)

loading...