Warga Adat Kayeli Minta Kapolda Tempatkan Lagi Aparat di Gunung Botak

by
Masyarakat adat Petuanan Negeri Kayeli bersama tim Polda Maluku di Waegeren Buru, Sabtu (7/1).

AMBON- Masyarakat adat petuanan  Negeri  Kayeli  wilayah tambang emas  Gunung Botak Kabupaten Buru, minta Kapolda Maluku Brigjen Pol. Ilham Salahudin agar menempatkan kembali aparat kepolisian di pos – pos pengamanan kawasan Gunung Botak.  Masyarakat adat menyatakan  wilayah Gunung Botak harus mendapat pengamanan aparat kepolisian untuk mencegah gangguan keamanan serta masuknya penambang ilegal di wilayah pertambangan  setelah ditutup Pemprov Maluku  atas perintah Presiden Joko Widodo.

“Kami masyarakat adat meminta kepala Kapolda Maluku agar dapat menempatkan kembali aparat kepolisian di pos – pos pengamanan di kawasan  Gunung Botak,” demikian salah satu isi surat masyarakat adat petuanan Negeri Kayeli kepada Kapolda Maluku Brigjen Pol. Ilham Salahuddin, yang diterima Terasmaluku.com, Rabu (11/1).

Surat ini   ditandatangani  Kepala Persekutuan Hukum Adat Dataran Tinggi (Kabsodin)  Ali Wael dan Kepala Persekutuan  Hukum Adat Dataran Renda (Hinolong)  Manaliling pada Senin (9/1).  Permintaan masyarakat adat  ini dilakukan karena pada Jumat (6/1) aparat kepolisian yang berjaga di kawasan Gunung Botak ditarik ke Kota Namlea, Ibukota Kabupaten Buru.  Setelah polisi ditarik, aparat TNI juga ditarik sehingga pengamanan di Gunung Botak kosong.  Selain ke Kapolda, surat  masyarakat adat  ini juga dengan tembusan Menko Polhukam RI  Wiranto, Kapolri Jenderal  Tito Karnavian di Jakarta, Gubernur Maluku Said Assagaff dan Pangdam 16 Pattimura Mayjen TNI Doni Monardo di Ambon.

Dalam surat ini, masyarakat adat dan tokoh adat  juga mengklarifikasi bahwa  surat kaleng ke Polda Maluku yang mengatasnamakan masyarakat dan tokoh adat tidak benar. Surat kaleng tersebut berisi fitnah dan upaya provokasi serta adu domba sesama masyarakat adat di petuanan Negeri Kayeli terkait Gunung Botak dan juga aparat keamanan. “Klarifikasi  juga sudah kami  disampaikan saat pertemuan dengan tim Polda Maluku di Desa Waegeren, pada 7 Januari. Dan kami minta Polda Maluku segera menyelidiki serta proses hukum masalah ini, karena kami masyarakat adat tidak mau diadu domba,” demikian  isi surat masyarakat adat itu. (ADI)