KOTA PADANG-Sebagai negara maritim sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menyimpan jutaan potensi sumber daya bahari yang belum digarap dengan maksimal. Kekayaan alam yang melimpah tersebut kini secara berkesinambungan terus diolah dengan satu tujuan yakni menyejahterakan masyarakat, terutama nelayan.
Dengan terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2025 yang ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI Sakti Wahyu Trenggono, pemanfaatan potensi kekayaan sumber bahari di Tanah Air kini lebih terarah dengan hadirnya Kampung Nelayan Merah Putih atau disebut juga KNMP.
Pada 2025 atau tahap pertama, KKP menargetkan pembangunan 65 KNMP yang tersebar di berbagai daerah dengan anggaran sebesar Rp1,34 triliun. Khusus di Sumatera Barat, KKP mendirikan dua KNMP sekaligus, yaitu di Nagari Katapiang, Kabupaten Padang Pariaman, dan di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang.
Di KNMP Nagari Katapiang terdapat 4.801 kepala keluarga, yang 298 orang di antaranya merupakan nelayan.
Dari pemetaan yang dilakukan KKP, diketahui perairan laut Padang Pariaman kaya akan selar kuning, cakalang, dan bawal hitam dengan volume produksi 400 ton/tahun dan nilai produksi per tahunnya mencapai Rp6 miliar.
Sebelum adanya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, rata-rata pendapatan nelayan setempat berkisar Rp3,3 juta setiap bulannya. Kemudian, pendapatan naik menjadi Rp4,2 juta setelah adanya berbagai kebijakan positif serta pendampingan berkelanjutan oleh KKP serta pemerintah daerah.
Di dua lokasi KNMP Sumatera Barat, pemerintah akan dan sedang membangun sejumlah fasilitas pendukung mulai dari tangga pendaratan, tambatan perahu, bangunan sentral kuliner, stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan (SPBUN) dan selter pendaratan ikan.
Lebih rinci, termasuk pula fondasi pabrik es portable, bangunan kios perbekalan, kantor, toilet umum, tangki air, tempat pembuangan sampah, bangunan pos jaga, instalasi pengolahan air limbah biotech dan saluran serta jalan lingkungan. Kemudian tersedia bengkel, bangunan sarana setelah panen, docking kapal, bangunan bale nelayan, penerangan kawasan, revetment atau pelindung bibir pantai, area parkir, pagar kawasan, rumah dan mesin generator set.
KKP nantinya akan melengkapi KNMP dengan fasilitas lain berupa sarana prasarana rantai dingin yang meliputi gudang beku, cool box, mobil berpendingin, kapal perikanan, alat tangkap hingga mesin kapal.
Secara khusus, KKP juga sedang mengkaji kemungkinan untuk membangun dermaga di KNMP Nagari Katapiang. Pembangunan dermaga ditujukan guna mempermudah aktivitas bongkar muat. Dermaga ini diharapkan semakin mempercepat konektivitas dari hulu hingga ke hilir terkait hasil tangkapan nelayan.
Untuk pembangunan kampung nelayan di Kabupaten Padang Pariaman, pemerintah mengalokasikan biaya hingga Rp20 miliar yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Pembangunan ini direncanakan rampung dalam kurun waktu empat bulan sejak dibangun pada medio Oktober 2025.
Sementara itu, di kawasan KNMP Kota Padang, tercatat 300 kepala keluarga dengan 679 orang di antaranya bekerja sebagai nelayan. Hasil pendataan KKP menunjukkan komoditas utama di sekitar perairan Koto Tangah berupa teri, ikan kembung, cakalang, dan tongkol.
Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya KKP Trian Yunanda mengatakan pemerintah menargetkan 1.000 KNMP untuk jangka panjang. Target ini seiring dengan besarnya potensi kekayaan bahari yang dimiliki Ibu Pertiwi. Bahkan, jika program nasional ini berdampak nyata, maka penambahan akan terus dilakukan hingga 3.000 KNMP.
Apalagi, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi agar KKP terus menambah jumlah KNMP agar potensi yang ada bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir terutama nelayan. Langkah ini sejalan dengan upaya mendukung Asta Cita khususnya dalam hal swasembada pangan, peningkatan lapangan kerja, pembangunan desa dan lain sebagainya.
“Bapak Presiden ingin lebih banyak lagi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih,” kata Trian Yunanda.
Trian menjelaskan selain untuk memaksimalkan kekayaan alam bawah laut demi kesejahteraan nelayan, dibangunnya KNMP sekaligus bertujuan membantu nelayan yang selama ini terkendala dari segi pengelolaan hasil tangkapan. Berdasarkan hasil monitoring KKP ke beberapa daerah, banyak nelayan mengeluhkan ketersediaan es balok yang berimbas pada cepatnya pembusukan ikan.
Selama ini, salah satu kendala nelayan dalam memasarkan hasil tangkapan berkaitan pula dengan kualitas ikan. Temuan KKP memperlihatkan masih banyak nelayan yang tidak segera menggunakan es untuk menyimpan ikan sehingga berpengaruh langsung pada penurunan kualitas ikan.
Ketika hasil tangkapan tidak langsung diberikan es, maka pembusukan ikan akan terjadi lebih cepat sehingga mengakibatkan turunnya nilai jual di pasaran. Oleh sebab itu, KKP akan membangun pabrik es di kawasan KNMP dengan harapan pendapatan nelayan bisa lebih baik.
Menariknya, pabrik es yang akan dibangun di setiap KNMP nantinya menggunakan metode slurry atau murni memanfaatkan air laut. Nantinya, setiap nelayan yang akan melaut bisa terlebih dahulu memasok kebutuhan es dari KNMP yang berada di masing-masing daerah termasuk di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang.
“Jadi, nanti kita minta nelayan saat melaut membawa cool box berisikan es sehingga kualitas tangkapan bisa tetap terjaga,” ujarnya.
Koperasi Merah Putih
Pembangunan KNMP kelak akan diintegrasikan langsung dengan Koperasi Desa Merah Putih yang fokus mengelola bidang perikanan tangkap atau hasil laut lainnya. Hal ini bertujuan agar hasil tangkapan nelayan dapat dikelola secara langsung oleh koperasi.
Pemerintah meyakini dengan mengintegrasikan KNMP dan Koperasi Desa Merah Putih, maka hilirisasi hasil laut bisa menyejahterakan masyarakat terutama nelayan.
Ketua Koperasi Desa Merah Putih Nagari Katapiang Rio Eka Putra menyambut baik gerakan KKP yang membangun KNMP di daerah tersebut. Sebab, keberadaan kampung nelayan nantinya akan terhubung langsung dengan Koperasi Desa Merah Putih.
Apalagi, kata dia, di kawasan KNMP akan dibangun pabrik es, stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan, sentra kuliner serta fasilitas pendukung lainnya. Selain membantu nelayan, kehadiran kampung nelayan akan menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.
Sejalan dengan itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumbar Endrizal mengatakan pemerintah provinsi akan terus memaksimalkan hasil tangkapan laut di sejumlah kabupaten dan kota lewat pendirian Koperasi Desa Merah Putih.
Seluruh wilayah pesisir di Sumbar yakni Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang dan Kota Pariaman memiliki potensi kelautan yang besar untuk digarap lewat Koperasi Desa Merah Putih sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Endrizal meyakini apabila berbagai potensi yang ada termasuk perikanan tangkap dan sejenisnya digarap dengan maksimal, maka target pertumbuhan delapan persen yang diinginkan presiden dapat tercapai.
Secara umum, Provinsi Sumbar mendata terdapat 1.265 Koperasi Desa Merah Putih di daerah itu. Dari jumlah tersebut, sekitar 20 koperasi akan difokuskan untuk menggarap lobster, kepiting, ikan, dan rajungan.
Semangat pembangunan KNMP yang diselaraskan dengan Koperasi Desa Merah Putih sejatinya bertujuan untuk meratakan pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir, mengurai persoalan kantong kemiskinan yang selama ini melekat di kampung-kampung nelayan serta memperkuat ekonomi di desa sesuai mandat Presiden Prabowo Subianto yakni mendukung program ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi delapan persen termasuk implementasi kebijakan ekonomi biru.
Oleh Muhammad Zulfikar/Antara
Editor : Sapto Heru Purnomojoyo
**) Ikuti berita terbaru Terasmaluku.com di Google News klik link ini dan jangan lupa Follow
