Theo menanyakan apakah vaksinasi mobile yang dilakukan Polda Maluku hanya di Pulau Ambon saja atau sampai di pulau-pulau atau daerah lainnya. “Kami juga melihat vaksin untuk anak sekolah dan isolasi mandiri,” katanya.
Senada, Mufti Makarima, salah satu staf kantor kepresiden mengaku pada dasarnya kalau dilihat dari konstalasi wilayah dengan timur Indonesia, proses tansformasi yang pertama ada beragam strategis nasional yang direncanakan untuk berjalan.
“Dimensi yang paling pendek yang paling dekat tentunya kita ketahui adalah pembangunan Maluku Lumbung Ikan Nasional, di mana salah satunya adalah di Ambon ukuran yang diharapkan nantinya akan menjadikan hal itu sebagai sentra untuk perikanan di Indonesia,” katanya.
Oleh karena itu, Mufti mengaku dalam konteks tersebut tentunya penanganan dan lain-lainnya adalah bagian dari upaya bersama untuk ditingkatkan. Ini agar terjadinya pemulihan terhadap kondisi dari kesehatan warga masyarakat.
“Hal ini akan menjadikan wilayah ini sebagai salah satu kekuatan ekonomi nasional,” harapnya.
Mufti mengaku bila dilihat saat ini dari segi ekonomi, Maluku masih mengalami ketertinggalan. Namun tentunya dalam 50 tahun mendatang dia sudah tidak lagi berada pada posisi tersebut. “Dia akan berada pada level tantangan yang kita hadapi saat ini, bagaimana untuk mempersiapkan kondisi dari masyarakat,” katanya.
Selain itu Maluku juga telah menunjukkan satu proses stabilisasi pasca konflik yang menunjukkan bahwa daerah ini menjadi wilayah yang secara integrasi nasional-nya sangat kuat. “Oleh karena itu ini perlu untuk menjadi semacam kajian bagi banyak orang untuk mempelajari bagaimana proses pemulihan berlangsung kemudian bagaimana proses penguatan itu berlangsung dan selanjutnya adalah pengembangan,” ungkapnya.
Kapolda Maluku juga memberikan kesempatan kepada Kabid Humas Kombes Pol M. Rum Ohoirat untuk memberikan masukan.
Mantan Kapolres Tual dan Kepulauan Aru dinilai sebagai putra asli Maluku, dan penugasannya di Maluku yang paling terlama dari pejabat utama Polda Maluku lainnya saat ini.
Pada kesemapatan itu, juru bicara Polda Maluku ini menyampaikan satu usulan terkait penanganan tambang emas di gunung botak, Kabupaten Buru.
“Ada satu hal saja yang kami sampaikan, pertama tentang gunung botak, emasnya itu di tahun 2011 mulai bermunculan, kemudian mendatangkan banyak penambang. Lalu di tahun 2015 ketika ditinjau oleh bapak Presiden, lalu diinstruksikan agar ditutup,” katanya.
Instruksi penutupan tersebut dilakukan untuk selanjutnya akan dilaksanakan penataan yang lebih baik.
“Kemudian turun juga tim dari Antam. Sehingga kami harapkan bisa ditinjau kembali. Mungkin itu aja yang kami sampaikan terima kasih,” tandasnya. (Humas Polda Maluku)
