TERASMALUKU.COM,AMBON, – Uskup Diosis Amboina Monsinyur (MGR) Seno Ngutra bersama para tokoh agama Maluku bakal membuat mosi tidak percaya terhadap Penjabat Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Andi Chandra As’aduddin kepada Mendagri dengan tembusan Presiden RI Joko Widodo dan Mensesneg.
Mosi tidak percaya itu sebagai tindak lanjut atas rentetan sikap dan kebijakan penjabat Bupati SBB yang meresahkan para tokoh agama.
Penjabat Bupati SBB mempertanyakan keabsahan kegiatan Pesparani (Pesta Paduan Suara Gerejani) yang pada akhir September bakal digelar di Kota Tual. Penjabat Bupati juga mempersoalakan SK terkait yang diterbitkan Bupati SBB sebelumnya.
Padahal dalam waktu dekat umat Katolik di tiap kota dan kabupaten se Maluku bakal mengikuti Pesparani tingkat provinsi. Pesparani ini juga tertuang dalam Peraturan Menteri Agama melalui Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Nasional (LP3K)
“Pesparani ini ada peraturan menteri dan keputusan gubernur sudah dari dulu. Dan kegiatan keagamaan itu diatur oleh Peraturan Menteri Agama. Dan ini tidak boleh seorang pejabat pun bilang tidak bisa. Bahkan beliau pun mempermasalahkan SK yang diberikan bupati yang lama dan menyebut itu sudah tidak berlaku lagi,” tegas Uskup asal Amboina dalam keterangan pers di ruang kerjanya, Selasa (13/9/2022).
Sebelumnya panitia Pesparani juga sebanyak tiga kali gagal bertemu Penjabat Bupati SBB untuk membahas hal tersebut. Namun menurut Uskup, atas dorongan pemberitaan media anggaran Pesparani SBB yang memang ada dalam APBD itu cair, senilai Rp 200 juta.
Selain hal tersebut, Uskup juga merinci sejumlah kejadian dari sikap Penjabat SBB yang meresahkan kehidupan umat beragama di sana. Seperti permintaan untuk memperbaiki jalan menuju Desa Kaibobu menjelang kegiatan AMGPM yang tidak dimau Penjabat Bupati.
“Tapi setelah menyampaikan ke gubernur langsung mendapat respon membuka jalan ke Kaibobu,” tambahnya.
Kejadian lain yang juga disebutkan Uskup Diosis Amboina yakni peristiwa penarikan mobil operasional para tokoh agama di SBB oleh Satpol PP dengan alasan penertiban yang tidak etis.
“Fakta yang terjadi, cara yang dipakai tidak etis ketika Satpol PP dengan pakaian lengkap datang ke Pastori kasi surut minta Pastor tanda tangan dan ambil mobil,” jelasnya kesal.
Pengambilan mobil ini terjadi pada lima tokoh agama di Kabupaten SBB. Atas hal tersebut para pemimpin umat di Maluku telah bertemu dengan Gubernur Maluku Murad Ismail usai Upacara 17 Agustus 2022 dan Penjabat Bupati usai HUT Provinsi Maluku.
Penjabat Bupati SBB yang mantan Kepala BIN Sulteng itu beralasan, penertiban dan akan dikembalikan. Meski demikian Uskup tak bergeming dan menyatakan tidak menerima kembali mobil usai ditarik.
Baginya, inisiatif pimpinan Pemerintah Daerah SBB sebelumnya memberikan kendaraan sebagai dukungan bagi para tokoh agama. Yakni untuk memperlancar kerja di tengah umat dalam rangka menjaga kebersamaan dan menghargai perbedaan yang selama ini terjalin di Maluku.
Sebelumnya, Uskup bersama Ketua MUI, Pastor SBB, Ketua Klasis baru bertemu dengan Gubernur untuk melaporkan rentetan kejadian dan keberatan mereka akan sikap Penjabat Bupati SBB yang dinilai merusak toleransi dan kebebasan umat beragama di Maluku.
Mereka berharap segera mendapat perhatian serius pemerintah dan mau saling kerjasama merawat keberagaman di Maluku.
Penulis : Priska Birahy
BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
