TERASMALUKU.COM,-AMBON-Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian minta Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Maluku lakukan efisiensi anggaran demi tuntaskan dana hibah untuk KPUD dan Bawaslu terkait penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024.
Sebagaimana Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), tahap pertama tahun 2023, 40 persen dana Pilkada 2024 harus diserahkan Pemda ke KPUD-Bawaslu Maluku pada 2023 sebagai tahap pertama, sisanya 60 persen atau tahap 2 diserahkan di 2024.
BACA JUGA : 12 Pemda di Maluku Sudah Teken NPHD dengan KPUD-Bawaslu, Mendagri : Saya Berterimakasih
Namun faktanya, dana Pilkada 2024 tahap pertama yang diserahkan Pemda ke KPUD maupun Bawaslu Maluku tak cukup 40 persen.
Sesuai NPHD, total hibah untuk KPUD Maluku sebesar Rp178.575.843.200. Tapi realisasi tahap pertama hanya Rp30 miliar dari seharusnya Rp71.430.337.280 (40 persen).
Sedangkan untuk Bawaslu Maluku totalnya sebesar Rp85.304.082.000. Namun realisasi tahap pertama hanya Rp8 miliar dari yang seharusnya Rp34.121.632.800 (40 persen).
Atas hal ini, Mendagri nyatakan maka mau tak mau di Tahun 2024 harus dilunasi. Dan cara terbaik adalah Pemda harus melakukan efisiensi anggaran.
“Bagi yang belum serahkan 40 persen, mereka betul-betul harus lakukan perhitungan APBD mereka. Kebutuhan KPU berapa Bawaslu berapa harus dipenuhi tahun ini (2024) semua. Otomatis harus dilakukan efisiensi dibidang-bidang yang lain,”tuturnya menjawab wartawan saat konferensi pers usai Rapat Koordinasi bersama Kepala Daera se-Maluku dan Forkopimda di kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Kamis (11/1/2024).
Lebih jauh dijelaskan Mendagri, efisiensi dimaksud yakni kurangi kegiatan-kegiatan yang dinilai tidak diperlukan dari belanja operasional pegawai.
Contohnya perjalanan dinas dikurangi, rapat-rapat di hotel dikurangi, lebih banyak rapat di kantor, begitu juga harga-harga barang program-program di dinas yang kalau tinggi dikurangi.
Begitu juga kegiatan-kegiatan penguatan.
“Kapan kuatnya, penguatan-penguatan ini kurangi aja. Saya berapa kali lakukan efisiensi banyak daerah, ternyata bisa, jadi saya sangat yakin. Kalau lakukan efisiensi. Yang belum menyerahkan 40 persen, berarti membebankan anggaran 2024, tidak ada jalan lain selain lakukan efisiensi, dan saya yakin itu banyak celahnya,”tandasnya.
Penulis : Ruzady Adjis
**) Ikuti berita terbaru Terasmaluku.com di Google News klik link ini dan jangan lupa Follow
