12 Pemda di Maluku Sudah Teken NPHD dengan KPUD-Bawaslu, Mendagri : Saya Berterimakasih

oleh
Mendagri, M. Tito Karnavian saat berikan keterangan pers usai Rakor bersama Kepala Daerah se-Maluku di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Kamis (11/1/2024). Foto : Terasmaluku.com

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian menyampaikan terimakasih kepada 12 Pemerintah Daerah (Pemda) di Maluku karena sudah teken Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan KPUD dan Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan Pilkada Tahun 2024.

BACA JUGA : Mendagri Wanti-wanti Pemda di Maluku Terkait Serapan Anggaran

Sebagaimana diketahui, Kamis (11/1/2024), Mendagri lakukan kunjungan kerja ke Ambon, ibukota Provinsi Maluku untuk Rapat Koordinasi dengan Kepala Daerah se-Maluku serta Forkopimda. Dan salah satu persoalan yang dibahas adalah terkait persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.

BACA JUGA : Mendagri : Inflasi di Maluku Secara Umum Relatif Stabil, Kota Tual Dapat Peringatan

Khusus untuk Pilkada yang rencana digelar pada November, anggarannya dari APBD.

“Dan khusus Maluku saya berterimakasih, karena sepanjang saya tanya, provinsi yang paling sudah lengkap 12 pemerintah daerah sudah meneken naskah perjanjian hibah dengan KPU, Bawaslu, tinggal dengan TNI/Polri,”ucapnya saat berikan keterangan pers di kantor Gubernur Maluku, Kamis.

Bahkan Mendagri optimis, nantinya gelaran Pilkada di Maluku akan terselenggara dengan baik.

“Saya berteriamkasih kepada bapak Gubernur dan Bupati/Walikota baik Pj maupun defenitif yang sudah menyelesaikan naskah perjanjian hibah dan sebagian bahkan sudah menyerahkan anggarannya kepada KPUD, Bawaslu masing-msing. Sehingga saya cukup konfiden di Maluku Pilkada bisa terselenggarakan dengan baik karena dari sisi anggaran siap,”ujarnya.

Lebih jauh dijelaskan Mendagri, sedangkan untuk Pemilu Serentak 2024, anggaran dari APBN.

“Kita sudah koordinasikan KPU, Bawaslu, Menteri Keuangan dan Komisi 2 semuanya dibiayai APBN. KPUD mintanya ke KPU, Bawaslu mintanya ke Bawaslu pusat, TNI/Polri mintanya ke mabes masing-masing, karena mabes masing-masing mengajukan anggaran ke Menteri Keuangan,”tandasnya.

Penulis : Ruzady Adjis

**) Ikuti berita terbaru Terasmaluku.com di Google News klik link ini dan jangan lupa Follow

BACA JUGA :  BKKBN Maluku-PPKB Gelar Pelatihan Percepatan Penurunan Stunting

No More Posts Available.

No more pages to load.