TERASMALUKU.COM,-AMBON-Pelaku usaha pariwisata di Pulau Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku keluhkan jadwal operasi KMP. Bahtera Nusantara 02 yang kerap kali tidak menentu.
KMP. Bahtera Nusantara 02 dioperasikan Perusahan Daerah (PD) Panca Karya, BUMD milik Pemerintah Provinsi Maluku sejak diterima dari Kementerian Perhubungan RI untuk menambah variasi moda transportasi laut bagi masyarakat di Maluku sekaligus dongkrak sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat secara umum.
Meski sejak awal beroperasi layani rute Ambon-Banda Neira-Tual PP, Pemerintah Pusat berikan subsidi untuk pengoperasiannya, kondisi berbeda justru diperlihatkan pihak PD. Panca Karya dalam hal manajemen jadwal operasi kapal jenis roll on roll (Roro) berbobot 1.500 Gross Ton (GT) yang buruk karena jadwal operasi kerap kali tak menentu.
Hal ini pun disoroti Rifai, salah seorang pelaku pariwisata di Pulau Banda. Padahal kepastian jadwal operasi kapal sangat penting bagi industri pariwisata Banda.
Tapi faktanya jadwal operasi KMP. Banus 02 acap kali tak menentu.
Apalagi beberapa kali terjadi pembatalan jadwal secara sepihak dengan alasan mesin bermasalah, padahal ini masih sangat baru ditilik dari usia kapal. Pembatalan juga kerap terjadi dengan alasan kapal disewa untuk kepentingan pemerintah.
Dan ini beberapa kali terjadi saat puncak kunjungan wisatawan pada periode September-November.
Dan hal itu sangat merugikan pelaku pariwisata yang sudah terlanjut mangatur jadwal kedatangan dan keberangkatan wisatawan yang ingin kunjungi Pulau Banda.
“Tidak ada jadwal yang dapat diandalkan dan setiap kali jadwal dirilis, sering terjadi perubahan jadwal. Apa yang dibutuhkan orang dan bisnis di Kepulauan Banda adalah jadwal yang dapat diandalkan yang dapat direncanakan jauh sebelumnya,”kata Rifai, kepada terasmaluku.com, Jumat (1/3/2024).
Padahal dalam pengoperasiannya, KMP. Banus 02 dapat subsidi dari Pempus.
Dan sebagai pihak pelaku usaha yang membayar pajak secara teratur, kata pria yang duduki posisi manajer di satu perusahan pariwisata di Pulau Banda ini, pelaku pariwsata Banda memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang pajak digunakan. Jika dukungan diberikan oleh pemerintah, itu juga harus menjangkau masyarakat yang sangat membutuhkan.
“Layanan transportasi yang disediakan oleh Bahtera Nusantara 02 dan perusahaan operasinya PD Panca Karya sama sekali tidak membenarkan jumlah uang pajak yang dikeluarkan untuk itu. Mereka membuang-buang banyak uang pajak dan tidak berbuat apa-apa,”sesalnya.
Maka dari itu, dia berharap Pemerintah Pusat dalam hal Kementerian Perhubungan RI lakukan koordinasi dan berikan teguran kepada PD. Panca Karya sehingga ada solusi terbaik dan menjanjikan bagi para masyarakat dan pelaku bisnis di Banda Naira.
“Dengan seringnya kapal feri Bahtera Nusantara 02 tidak beroperasi karena masalah mesin dan melakukan pembatalan jadwal sepihak, kami sangat berharap sekali bantuan pemerintah pusat agar dapat melakukan koordinasi atau teguran terhadap pihak perwakilan yang di tunjuk secara resmi untuk dapat mampu bertanggung jawab dan memberikan solusi terbaik dan menjanjikan bagi para masyarakat dan pelaku bisnis di Banda Naira,”tuturnya.
Karena keberlangsungan hidup dan perekonomian para pelaku usaha di Banda Naira sangat bergantung dan mengandalkan layanan transportasi laut tersebut.
“Kami selaku mayarakat dan para pelaku usaha di Banda Naira sangat membutuhkan dukungan penuh dari Pemerintah agar jadwal kapal feri Bahtera Nusantara 02 berlayar secara konsisten sesuai jadwal yang telah diterbitkan secara resmi minimal enam bulan atau dua belas bulan sebelumnya,”imbuhnya.
Selain itu, diharapkan juga agar pemesanan tiket dapat dilakukan secara online agar lebih mempermudah layanan.
“dan jika sangat memungkinkan kami sangat berharap pemesanan tiket kapal feri Bahtera Nusantara 02 dapat dilakukan atau di akses secara online,”tandasnya.
Sekedar tahu, KMP Banus 02 merupakan kapal bantuan dari Kemenhub RI kepada Pemprov Maluku yang diserahterimahkan melalui Gubernur Maluku pada 5 Agustus 2020 di Jakarta.
Pembangunan kapal ini menelan biaya Rp88,4 miliar bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018-2019 dan dibangun selama 22 bulan.
Pengoperasian KMP. Banus 02 dilakukan pada 3 November 2020 oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Dirjen Perhubungan Laut, Budi Setiyadi di Ambon.
“Saya tahu persis bagaimana indahnya Banda dan seharusnya dioptimalkan wisatanya. Mudah-mudahan dengan adanya kapal ini minat wisata masyarakat dari Ambon ke Banda semakin meningkat setiap tahunnya,”kata Dirjen Hubla, Budi di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon saat peresmian kala itu.
Sementara Gubernur Maluku, Murad Ismail ketika itu mengatakan dengan adanya kapal penyeberangan antar pulau ini sehingga menungkinkan peningkatan akselerasi pariwisata dan perekonomian masyarakat di pulau-pulau.
KMP Banus 02 perdana berlayar layani rute Ambon-Banda-Tual PP pada 6 November 2020.
Penulis : Ruzady Adjis
**) Ikuti berita terbaru Terasmaluku.com di Google News klik link ini dan jangan lupa Follow
