TERASMALUKU.COM, -MASOHI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah saat ini tengah berupaya untuk terus menyediakan pendidikan berkualitas bagi seluruh warga, termasuk anak-anak sekolah di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) di darah itu.
Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir menyampaikan hal tersebut dalam Zoom Meeting dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu’ti, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Syaifudin, Direktur Inovasi Sri Rejeki Widuri, dan Direktur SEAMEO SEAMOLEC Cahya Kusuma Ratih di Masohi, Maluku Tengah, Maluku, Senin (3/11/025).
Dalam rapat Zoom, Zulkarnain menjelaskan bahwa pemerintahannya saat ini mengusung tiga visi besar, salah satunya terkait pendidikan.
“Yang pertama adalah membangun sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, dan terampil, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdaya saing, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pembangunan daerah,” ujar Bupati
Bupati menyatakan bahwa tantangan utama terletak pada rentang kendali Maluku Tengah yang relatif luas, dengan 95% wilayahnya berupa lautan dan hanya lebih dari 4% berupa daratan.
Namun, Bupati menyatakan bahwa tantangan saat ini meliputi distribusi guru yang belum merata di daerah 3T. Kurangnya pendidikan berkualitas yang memenuhi kebutuhan siswa, serta pelatihan guru dan akses internet yang masih sangat terbatas di daerah-daerah tersebut.
Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terus mencari solusi untuk memastikan 47.000 siswa di 395 sekolah dasar dan 45 madrasah dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas. Langkah-langkah inovatif, responsif, dan humanis sedang diambil untuk mengatasi tantangan ini.
“Salah satunya adalah membuka akses digital di daerah 3TÂ melalui Starlink. Kini, 30 unit Starlink telah didistribusikan ke sekolah-sekolah di Maluku Tengah, dan kami masih membutuhkan bantuan dari Pemerintah Pusat (Pempus) untuk lebih mengoptimalkannya,” kata Bupati.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti, menyampaikan apresiasinya atas pertemuan Zoom tersebut. Ia meyakini teknologi sangat bermanfaat dalam mengatasi keterbatasan geografis dan domisili.
Abdul Mu’ti menyatakan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), bersama mitra strategis, akan terus memperluas pelatihan kompetensi guru dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
“Sesuai dengan pernyataan Bapak Bupati bahwa guru harus meningkatkan kompetensinya, kami telah menerapkan kebijakan satu hari belajar guru per minggu, di mana guru tidak harus mengajar melainkan memanfaatkan waktu untuk belajar,” ujar Abdul Mu’ti.
Ia berharap masyarakat turut membantu meningkatkan semangat belajar anak-anak, tidak hanya di sekolah tetapi juga di rumah, bahkan di kebun. “Dengan partisipasi dan dukungan semua pihak, kami berharap dapat memberikan manfaat dan motivasi belajar yang signifikan bagi anak-anak agar dapat meraih cita-citanya,” ujar Abdul Mu’ti.
Dalam kesempatan itu Abdul Mu’ti juga menyampaikan apresiasi kepada para guru yang tinggal di daerah terpencil namun tetap mengabdikan diri untuk pendidikan bangsa.
Dia juga menyapa anak-anak sekolah di daerah 3T melalui rapat Zoom.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian juga menambahkan, Komisi X DPR RI ingin ikut serta dalam upaya memeratakan pendidikan dimana digitalisasi dan inovasi menjadi kunci mengingat keterbatasan akses di daerah 3T.
Hetifah menjelaskan Komisi X DPR RI baru menyelesaikan Panja Pendidikan di daerah 3T dan daerah Marginal, dan masa sidang Komisi X menghasilkan beberapa rekomendasi kepada Kemendikdasmen diantaranya mendesak pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur pendidikan dasar di daerah-daerah 3T secara terintegrasi dan layak termasuk ruang perpustakaan, laboratorium, akses terhadap listrik, air bersih dan akses internet.
Hetifah juga mengharapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu bekerja sama agar guru Non ASN bisa dibiayai oleh Dana BOS maupun anggaran dari pemerintah daerah.
“Dan kalau bisa memadukannya dengan program relawan pendidikan dengan dukungan fasilitas baik dari pemerintah, lembaga-lembaga donor maupun masyarakat,” tambahnya
Politisi Golkar ini mengatakan Komisi X akan berupaya agar alokasi anggaran untuk daerah kepulauan, daerah 3T dan daerah termarginal perlu diperkuat dan anggaran bisa tepat guna dan tepat sasaran.
Editor : Nair Fuad
