Tanggapi Penolakan Aliansi Masyarakat Pesisir, Ini Penjelasan Lengkap DKP Soal LIN Maluku

oleh
M. Yusuf Sangadji dari Aliansi Masyarakat Pesisir berenang sejauh 1,8 mil dari pesisir Desa Waai ke Pulau Pombo, Senin (16/8/2021) sebagai bentuk aksi penolakan terhadap LIN Maluku dan Ambon New Port. Foto : Aliansi Masyarakat Pesisir Maluku

Kenapa di Pulau Ambon ? Kata Haris menjelaskan, ada beberapa alasan. Yaitu posisinya sangat strategis baik perlintasan udara maupun perlintasan laut. Kemudian Pulau Ambon didukung infrastruktur yang memadai, baik Bandara Internasionalnya, sumber daya listriknya, energi baik BBM cair maupun gas, telekomunikasi semua itu memadai di Ambon dibandingkan kabupaten/kota yang lain.

“Jadi kabupaten/kota yang lain juga bagian dari LIN, mereka salah persepsi, mereka mengira LIN hanya di Ambon, kabupaten/kota itu tidak,”sambungnya.

Di semua kabupaten/kota juga akan dibangun sentra-sentra perikanan baik tangkap maupun budidaya hingga pengolahan tergantung kesiapan infrastruktur masing-masing daerah.

“Seperti bandara yang mungkin belum bisa didarati (pesawat) boeing untuk ekspor tapi bisa dengan perintis dibawa ke Ambon. Untuk pengolahan belum bisa mungkin listrik belum cukup, nanti ditambah daya listriknya, dibuat setengah jadi dioper ke Ambon, kalau bisa diolah jadi bahan jadi di kabupaten ya diolah di kabupaten,”ujarnya.

Begitu juga dengan produksi ditagetkan itu tidak semata-semata dari perikanan tangkap saja, harus juga dari budidaya, tujuannya untuk menjaga stok ikan.

“Kita punya stok ikan itu 4,6 juta ton per tahun, ini tidak boleh semuanya dieksploitasi diambil. Harus dibatasi yaitu 80 persen dari jumlah stok yang dinamakan jumlah tangkapan yang diperbolehkan atau JTB. Tujuannya untuk menjaga kelestarian. Supaya stok itu tidak habis, jadi dari 4,6 juta itu 80 persennya sekitar 3,7 juta yang boleh dimanfaatkan,”ungkapnya.

Sekarang ini lanjut Haris, yang baru dimanfaatkan 532ribu ton rata-rata per tahun. Sehingga masih ada peluang pengembangannya tapi didukung juga perikanan budidaya.

Begitu juga keterlibatan nelayan bukan hanya nelayan-nelayan besar, nelayan-nelayan kecil juga.

Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadalia dan Gubernur Maluku, Murad Ismail mendengarkan paparan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Abdul Haris seputar Ambon New Port beberapa waktu lalu sesaat sebelum lakukan peninjauan lokasi bersama. Foto : Dok.

“Kemarin itu hasil kunjungan-kunjungan lapangan beberapa menteri dan sebagainya dan dibahas dalam rakor menteri itu ada pembagian tugas. Untuk Ambon New Port tanggungjawab Kementerian Perhubungan dari sisi infrastruktur. Ambon new Port ini kan pelabuhan integrasi antara pelabuhan logistik dan pelabuhan perikanan. Tujuannya untuk mendukung LIN,”jelasnya.

BACA SELANJUTNYA

No More Posts Available.

No more pages to load.