TERASMALUKU.COM,-AMBON-Fraksi Partai Gerindra dan F-Partai Demokrat DPRD Maluku menyoroti proses pembangunan fasilitas RSUD dr. M. Haulussy Ambon senilai Rp46 miliar yang ditunda akibat terkendala persoalan pembebasan lahan yang belum terselesaikan hingga saat ini.
Ketua F-Partai Gerindra DPRD Maluku, Andi Munaswir di Ambon, Sabtu (3/10/2021), mengatakan, fraksinya sangat menyayangkan adanya penundaan pembangunan ruang bedah, ICU dan ICCU di RSUD Haulussy senilai Rp46 miliar.
“Penundaan ini sebagai akibat dari persoalan sengketa lahan yang masih berlanjut. Kami mengharapkan semoga persoalan klasik ini dapat segera diselesaikan,” ujarnya.
Pernyataan Andi disampaikan dalam kata akhir fraksi yang dibacakan saat rapat paripurna DPRD Maluku dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD Perubahan Provinsi tahun anggaran 2021.
Untuk itu fraksi meminta agar proses pembangunan gedung-gedung tersebut dilanjutkan pada awal 2022 sehingga masyarakat Maluku bisa menikmati fasilitas yang lebih baik di RSUD tersebut.
Sedangkan, juru bicara F-Partai Demokrat DPRD Maluku, Halimun Soulatu mengatakan, proses pembangunan RSUD Haulussy beserta sarana dan prasarana pendukungnya merupakan kebijakan yang tidak rasional.
“Sangat disayangkan kalau kebijakan ini dilakukan karena daerah dan masyarakat Maluku akan dirugikan terkait kebijakan seperti ini,” tandasnya.
Fraksi juga memperkirakan untuk tahun anggaran 2022 nanti, APBD Maluku akan mengalami penurunan pagu sebesar nilai kontrak yang telah dibatalkan yakni Rp 46 miliar.
Pewarta : Daniel Leonard/Antara
Editor : Alex Sariwating
