TERASMALUKU.COM-AMBON- Ketua Komisi III DPRD Maluku Richard Rahakbauw menyesalkan pembanguan infrastruktur pelabuhan Fery di Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dihentikan salah satu keluarga. Keluarga ini mengaku pemilik lahan, dan memintah ganti rugi lahan sebesar Rp 1.5 miliar kepada pemerintah.
“Pelabuhan Fery di Tiakur dimana proses tahapan satu dan dua sudah dilalui dan sementara disiapkan tahap ketiganya. Namun pada tahap ketiga ada salah satu keluarga menghalangi pembangunan dengan meminta ganti rugi lahan sebesar Rp 1.5 miliar,”kata Richard Rahakbauw kepada wartawan di DPRD Maluku Selasa, (16/2/2020).
Richard bilang ganti rugi sebesar Rp 1.5 miliar itu cukup besar. Komisi juga tidak mengetahui tentang lahan. Karenanya Richard mengatakan, lahan tersebut menjadi kewenangan Pemda Kabupaten MBD.
Menurut Richard, sebelum proses tahapan satu, dua hingga tahapan ketiga pekerjaannya, Pemda sudah melakukan pendekatan. Pendekatan itu sesuai hasil musyawarah di desa.
“Itu mereka (Pemda) melakukan pendekatan sesuai musyawarah di desa yang kemudian melimpahkan atau hibahkan lokasi tersebut ke Pemda untuk dibangun pelabuhan agar bisa dilayari kapal Fery di seluruh MBD,”ungkap Richard.
Richard mengatakan pembanguan infrastruktur pelabuhan Tiakur cukup rumit karena ada satu keluarga menghalangi. Proses negosiasi terus dilakukan pemerintah kepada warga, namun belum ada langkah maju.
Menurut Richard, pembanguan pelabuhan fery harus tetap jalan, karena berkaitan dengan kebutuhan dasar orang banyak.
Richard menyarankan agar Pemda MBD melibatkan TNI maupun Polri untuk pengamanan. Ini penting agar pembangunan bisa diselesaikan secara baik sesuai rencana.
“Kami tetap berikan dukungan agar kemudian pembanguan itu dapat dinikmati masyarakat di daerah itu,”pungkasnya. (NAIR FUAD)
