TERASMALUKU.COM,-NAMLROLE- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) menggelar rapat Paripurna, Senin, (7/5/2018). Ada dua agenda dalam paripurna tersebut, yakni penyampaian nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kinerja Bupati Tahun anggaran 2017, serta penyampaian lima buah Ranperda Kabupaten Bursel tahun 2018. Sekda Bursel saat membacakan LKPJ Bupati Bursel Tagop Soulisa mengatakan, secara garis besar target-target yang ditetapkan pemerintah pada 2017 bisa dicapai dengan baik. Meski begitu, pihaknya mengakui ada beberapa catatan dalam LKPJ Bupati tahun anggaran 2017 yang perlu ditingkatkan di tahun 2018 ini.
Bupati Tagop mengungkapkan, masalah mendasar yang menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bursel saat ini adalah mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan pengangguran. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bursel pada tahun 2016 mencapai 16.86 persen turun menjadi 16.83 persen pada tahun 2017, atau turun sebesar 0.03 persen dan capaian tingkat kemiskinan ini bila di bandingkan dengan Kabupaten/Kota di Propinsi Maluku merupakan terendah kedua setelah Kota Ambon.
Bupati mengatakan, angka pengangguran terbuka mengalami penurunan pada tahun 2015 mencapai 9,14 persen turun menjadi 4,63 persen pada tahun 2016 atau turun sebesar 4,51 persen, capaian ini meruapakan terendah ketiga setelah Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara. Indeks Pembangunan Manusia dimana tahun 2016 mencapai 61,48 point, meningkat menjadi 62,19 point pada tahun 2017.
“Pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2015 mencapai 6,77 persen menjadi 6,07 persen pada tahun 2016, dan meruapakan capaian tertinggi di Propinsi Maluku, PDRB perkapita pada tahun 2015 mencapai 17.10 juta Rupiah, naik menjadi 18,46 juta rupiah pada tahun 2016, serta pengeluaran perkapita pada tahun 2015 mencapai 7,02 juta rupiah naik menjadi 7,17 juta rupiah pada tahun 2016,” kata Tagop.
Selain itu, menurut Bupati Tagop, peningkatan kualiatas kualitas sumber daya manusia di daerah Bursel juga menjadi perhatian utama pemerintah Daerah, yang di implementasikan melalalui penghalokasian belanja langsung untuk bidang urusan pendidikan dan kesehatan.
Tagop menjelaskan, belanja langsung yang dialokasikan untuk bidang pendidikan pada tahun 2017 sebesar 26.08 milyar rupiah, dengan realisasi sebesar 25.13 milyar rupiah atau sebesar 96.37 persen, belanja tersebut diarahkan pada peningkatan pendidikan anak usia dini, wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun, pendidikan non formal, dan peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan.
“Untuk urusan kesehatan menunjukan tren yang positif, dimana capaian angka harapan hidup pada tahun 2015 mencapaian 65,46 tahun meningkat menjadi 65,60 tahun pada 2016, semua itu sesuai dengan target dalam RPJMDKabupaten Bursel tahun 2016 2020,” kata Bupati.
Ada pun terkait lima buah Racangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Bursel yang disampaikan pada masa sidang 1 tahun sidang yakni, Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 21 Tahun 2011 tentang lambang daerah, Ranperda tentang perubahan atas Perda 12 Tahun 2013 tentang penambahan penyertaan modal Pemda Bursel kepada PDAM.
Ranperda tentang perubahan atas Perda No, 13 Tahun 2013 tentang penambahan penyertaan modal Pemda Bursel kepada BUMD PT Bupolo Gidin, Ranperda tentang perubahan atas Perda No.19 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Ranperda tentang perubahan atas Perda No.50 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan kesehatan. (FIK)
