SATU hal mesti diingat bahwa tidak ada manusia yang terlahir untuk membenci. Semua orang pasti cinta kedamaian, termasuk untuk orang yg seringkali kita anggap radikal. Dan konflik yg berbuah kekerasan adalah cerita tentang ketidakmampuan pembangunan memahami bahasa kesetaraan-keadilan.
Dalam dua puluh tahun terakhir, kita menyaksikan promosi perdamaian terjadi begitu masif, baik yg dilakukan oleh akademisi, aktivis, tokoh agama, tokoh masyarakat, sampai politisi. Tidak sedikit juga aktor-aktor domiman dengan sikap berani dan optimis, memberi garansi bagi perdamaian dalam sejumlah risalah. Intinya hanya satu bahwa pembangunan menjadi syarat mutlak bagi perdamaian.
Sekarang mari kita bertanya. Mengapa masifnya promosi perdamaiam berjalan beriringan dengan tajamnya angka kemiskinan. ? Mengapa komunitas adat maupun kelompok alternatif lainnya seringkali merasa insecure ketika berhadapan dengan institusi negara. ?
Bila perdamaian adalah keniscayaan bagi manusia berakal lalu mengapa kita masih kehilangan akal untuk menuntaskan persoalan kesenjangan akses terhadap sumber daya (sosial, ekonomi, politik, pendidikan, rekognisi kultural) antara komunitas kota dan desa, antara kaya dan miskin, antara yg memilih hidup dalam lingkaran oligarki politik dan yg memilih bertahan dalam komunitas swadaya, antara yang setiap hari beribadah dan yang setiap hari bermabuk ria ? Untuk alasan apa kita berdamai ketika pembangunan adalah stimulus bagi aktor negara-elite politik, dan perdamaian adalah jubah suci bagi kaum yg menganggap diri “toleran” ? Sekali lagi, apa sebetulnya alasan kita harus berdamai. ?
Ambon-Maluku: antara Knowladge, Event, dan Truth
Jauh sebelum peristiwa 1999, kita semua mengimani bahwa prasyarat dari pembangunan yakni harmonisasi-toleransi yang ai-sich diperoleh melalui penguatan nilai-nilai kultural. Situasi itu menghasilkan jenis pengetahuan dominan (knowladge) bahwa ada garansi dalam pembangunan dengan memaksimalkan kerja perangkat lunak solidaritas sosial, yang lazim disebut “hidop orang basudara”. Lalu, peristiwa 1999 pun terjadi. Kita menyaksikan situasi di mana toleransi menemui limitasinya. Orang-orang sibuk mengasah parang ketimbang otak. Dan saudara sebantal bisa jadi musuh yang paling mematikan.
Kitapun dibuat bingung sebab situasi berdarah itu hadir sebagai peristiwa (event) yang menggugat habis-habisan jenis pengetahuan dominan yang sudah kita imani sebelummya. Kebingungan ini yang akhirnya menguak satu kebenaran baru (truth), kebenaran yang semestinya menjadi rujukan bagi proyek perdamaian kini dan nanti, bahwa kekuatan falsafah hidop orang basudara tidak bisa berjalan sendiri untuk menghasilkan perdamaian tanpa support dari tata kelolah pembangunan yang memahami arti penting keadilan dan kesetaraan.
Sampai di sini, kita menyadari bahwa kekerasan di ruang publik adalah warisan proyek pembangunan (dimulai dari orde baru-Soeharto) yang tak peka pada konflik. Puja-puji pada stabilitas ekonomi dan politik harus dibayar mahal dengan ketimpangan akut serta marjinalisasi kelompok sosial. Praktik pembangunan diwarnai dengan sentralisasi dan patronase politik, disertai dengan korupsi, kolusi, nepotisme pada level pusat maupun daerah.
Di sini, kita menjumpai situasi di mana watak komunalitas menjadi dasar bagi terbentuknya jejaring sosial, politik dan ekonomi. Yang kaya akan semakin kaya, dan yang miskin akan semakin miskin. Masing-masing dari mereka hanya peduli pada kerabat, saudara sekampung, dan juga seiman. Persis di sini, lembaga demokrasi jadi sarang pertarungan antara identitas untuk berebut akses terhadap sumber daya di daerah, tanpa ada ruang perjumpaan sebelumnya untuk meleburkan watak komunalitas akut yang tumbuh subur dalam praktik sehari-hari.
Kita akhirnya mengerti bahwa imbas yg dihasilkan dari gagalannya politik pembangunan bisa jauh lebih buruk ketimbang krisis toleransi komunitas agama. Atau, kita akhirnya memahami bahwa praktik kekerasan adalah euforia dari tubuh-tubuh rentan yg tak pernah direkognisi dalam kebijakan pembangunan negara.
Nah, sialnya praksis perdamaian pasca konflik kembali memproduksi jenis pengetahuan (knowladge) yang sebelumnya ditantang habis-habisan melalui peristiwa (event) 1999. Kita kembali dianjuran untuk menghayati falsafah hidop orang basudara tanpa ada interupsi serius terhadap praktik politik pembangunan yang kian hari kian mengkhawatirkan. Di sini tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan intelektual kampus dibebankan tanggung jawab penuh untuk mengurusi kekerasan, sementara elite politik-pejabat negara tetap sibuk dengan kerja-kerja teknokrasi, sibuk berdebat demi kemasyuran diri dan patron yang jadi rujukan.
Multikulturalisme Palsu
Keseriusan kita membahas agama tidak hanya dipicu dari peristiwa 1999 tetapi juga geopilitik dunia. Tepatnya 11 September 2001, ketika pesawat komersil dibajak dengan target World Trade Center (WTC) di New York (hasil dari invasi kekuatan globalis Amerika dan sekutu ke Timur Tengah), menjadi pra kondisi kebangkitan agama sebagai diskursus masyarakat dunia. Di sini Terorisme dan Radikalisme berkembang pesat, baik sebagai wacana state development untk membangun proyek kemanan nasional maupun sebagai wacana akademis dalam proyek deradikalisasi, dialog publik, maupun penelitian ilmiah.
Dua peristiwa di atas, konflik bernuansa kekerasan berjubah agama tahun 1999 dan peristiwa 11 September 2001 yg menjadikan Islam sebagai “objek” dari wacana Terorisme dan Radikalisme (hasil kerja bengis rezim Globalis yg dimulai pasca runtuhnya Uni Soviet dan Komunisme untuk memecah belah Islam sebagai kekuatan politik yg sanggup menandingi kerja neoliberalisme di bawah komando Amerika dan EU, serta meluluhlantahkan Timur Tengah sebagai basis kekuatan Islam) , akhirnya membentuk karakter kita dalam memahami perbedaan.
Yang kita sebut “perbedaan” sejauh itu menyangkut agama. Di Indonesia kita mengenal istilah SARA (Suku, Agama, dan Ras) dan persis di sini batasan dari multikukturalisme yg kita imani. Di sini juga kita akhirnya mengetahui dari siapa dan untuk siap kita mengucap toleransi. Bahwa toleransi hanya diucapkan sejauh “saya” Kristen dan “anda” Muslim. Suku dan Ras pun demikian, dijadikan sebagai rujukan multikulturalisme akibat gejolak indigenous movement dan perubahan relasi politik masyarakat pasca politik apartheid.
Hanya itu yang kita ketahui menyangkut “perbedaan”. Padahal, perbedaan bukan hanya menyangkut suku, agama, dan ras, tetapi juga kelas sosial, gender, antara yg mudah mengakses sumber daya dan yang hidupnya setengah nafas, antara yang garis keras Marxisme dan yg pecinta Parsonian, atau antara yang suka menyakiti pacar sampai yang setengah mati menemukan pacar.
Ketidakcukupan karakter multikukturalisme dominan untuk mengcover banyak perbedaan cukup memberi efek yang signifikan, mulai dari operasionalisasi demokrasi, praktik perdamaian, sampai cara kita menghargai manusia. Di sini kita akhirnya memahami mengapa sampai tuntutan tingginya biaya listrik, harga BBM, dan biaya pendidikan kurang memikiki daya yang cukup untuk mereformulasi kebijakan pembangunan. Kita juga akhirnya memahami mengapa sampai bentrok pedagang kaki lima dengan Satpol PP hanya dilihat sebagai gejala normal serta konsekuensi dari pembangunan dan tidak dilihat sebagai gagalnya proyek perdamaian. Atau, akhirnya kita memahami mengapa fenoemana anak putus sekolah dilihat sebagai ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan tidak dilihat sebagai gagalnya transformasi perdamaian untuk menghasilkan kesejahteraan.
Praksis Perdamaian melalui Wacana Bersama
Proyek perdamaian hanya akan berhasil ketika ada wacana bersama, wacana yang sanggup menggerakan beragam elemen untuk terlibat dalam praksis yang sama. Demokrasi menjadi alternatif terbaik untuk menghadirkan wacana bersama sekaligus menjadi melting pot bagi “perbedaan”, sebab di dalamnya berkelindan beragam isu, mengenai gender, lingkungan, pendidikan, politik representasi dan pembangunan, yang terkoneksi langsung dengan beragam kebutuhan masyarakat di antaranya kesejahteraan, keadilan, rasa aman, dan rekognisi.
Ini penting untuk dilakukan sebab perdamaian bukan hanya bebas dari kekerasan tetapi juga bebas untuk mengeksplorasi sumber daya yang tersedia, baik ekonomi maupun politik. Dari sini kita bisa membayangkan terbentuknya manusia baru, manusia yang mengisi demokrasi dengan kecerdasan, manusia yang berjejaring bukan untuk dicap toleran melainkan karena mengerti apa arti sahabat !!!
