INDEKS Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan pertama kali oleh United Nation Development Programme (UNDP). Angka ini menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga negara yang menyajikan data setiap tahun, merilis angka IPM sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan daerah dalam upaya membangun kualitas hidup penduduknya.
Angka IPM 2019 yang dirilis oleh BPS Provinsi Maluku beberapa waktu yang lalu mencatat capaian pembangunan manusia di Provinsi Maluku masih berstatus sedang dengan skor 69,45. Angka tersebut mengalami kenaikan 0,58 poin dari tahun sebelumnya. Jika diperingkat antar provinsi, capaian tersebut masih di bawah angka IPM nasional (71,92) dan mendapat peringkat ke 26 dari 34 provinsi di Indonesia.
Meski demikian, pembangunan manusia di Maluku terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Mundur ke belakang pada tahun 2010, saat itu IPM Maluku sebesar 64,27. Itu artinya jika dibandingkan dengan tahun 2019, terjadi peningkatan skor IPM sebesar 5,18 poin selama sembilan tahun. IPM sendiri dibentuk dari tiga aspek dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living).
Aspek Umur Panjang dan Hidup Sehat
Pentingnya kesehatan dalam kehidupan manusia menjadi sebab umur panjang dan hidup sehat dimasukkan dalam komponen pembentuk angka IPM. Di Maluku, setiap bayi yang baru lahir pada tahun 2019 memiliki peluang hidup hingga 65 tahun 9 bulan, meningkat 0,23 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir di tahun 2018.
Umur Harapan Hidup (UHH) Maluku lebih rendah dari UHH nasional yang sebesar 71,34. Di wilayah Sulampua sendiri, angka UHH Maluku juga masih terpaut jauh dari provinsi tetangga seperti Sulawesi Tenggara (70,97), Maluku Utara (68,18), serta tidak berbeda jauh dengan Papua Barat (65,90). Hal ini mengindikasikan bahwa capaian pembangunan bidang kesehatan di Maluku masih belum optimal.
Aspek Pengetahuan
Aspek pengetahuan dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Di tahun 2019, anak-anak Maluku yang berumur tujuh tahun memiliki harapan untuk menikmati pendidikan selama 13,94 tahun ke depan atau 0,02 tahun lebih lama dari mereka yang memiliki usia yang sama pada tahun sebelumnya. Pemerintah Provinsi Maluku selayaknya dapat sedikit berbangga, karena angka Harapan Lama Sekolah (HLS) tersebut melampui angka HLS Nasional yang sebesar 12,95 tahun.
Sementara itu, penduduk Maluku yang berusia 25 tahun ke atas rata-rata telah menyelesaikan pendidikan selama 9,81 tahun pada 2019 atau lebih lama 0,23 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukan bahwa secara umum, rata-rata penduduk Maluku usia 25 tahun ke atas sebagian besar telah mengenyam pendidikan hingga kelas IX Sekolah Menengah Pertama atau bahkan telah lulus SMP. Data tersebut juga menunjukan bahwa rata-rata lama sekolah (RLS) di Maluku lebih tinggi daripada capaian RLS Nasional yang sebesar 8,34 tahun.
Aspek Standar Hidup Layak
Aspek terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran per kapita. Pada tahun 2019, penduduk Maluku rata-rata mengeluarkan uang 8,89 juta rupiah per tahun atau meningkat 166 rupiah dari tahun sebelumnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selama 10 tahun rata-rata pengeluaran per kapita telah meningkat sebesar 169 ribu rupiah per tahun.
Peningkatan pengeluaran per kapita ini menunjukan bahwa kemampuan ekonomi penduduk Maluku perlahan-lahan membaik. Kondisi tersebut sejalan dengan keadaan ekonomi secara makro yang ditunjukkan dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang juga mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini juga dapat terlihat dari stabilnya harga-harga barang dan jasa yang ditunjukkan oleh inflasi tahunan yang terjaga pada level 3%. Keadaan-keadaan tersebut memberikan gambaran bahwa daya beli penduduk Maluku perlahan menguat.
Capaian pembangunan manusia di Maluku memang masih di bawah capaian nasional. Namun data juga membuktikan bahwa pembangunan manusia di Maluku terus membaik dalam sembilan tahun terakhir. Dilihat dari ketiga aspek, aspek umur panjang dan hidup sehat serta standar hidup layak yang capaiannya di bawah nasional. Bahkan UHH Maluku lebih rendah dibandingkan dengan provinsi tetangga. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena meskipun secara kuantitas 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku sudah memiliki RSUD, namun secara kualitas hanya RSUD di Kota Ambon lah yang dinilai baik.
Ditambah dengan isu tengkes (stunting) yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Provinsi Maluku guna mendongkrak kualitas pembangunan manusia, seperti yang ditunjukan dalam kunjungan kerja Gubernur Maluku Bapak Murad Ismail berserta istri baru-baru ini di Kabupaten Seram Bagian Timur. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dari Kementerian Kesehatan juga perlu untuk diterapkan semaksimal mungkin di Provinsi Maluku. Kita tentu sadar adanya keterkaitan yang erat antara kesehatan dan kemampuan ekonomi. Seseorang yang terganggu kesehatannya tentu akan terganggu pula produktivitasnya, yang berdampak pada kemampuan ekonominya.
Mengedepankan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan dan layanan kesehatan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat harus terus diupayakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten agar pembangunan manusia di Provinsi Maluku semakin baik ke depannya. (Surya Ramadhana, SST Statistisi Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru Selatan)
